Komnas HAM Turun Tangan, Romo: Penembakan 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM Berat

Nasional

NOTULA – Terkait meninggalnya 6 laskar FPI yang ditembak polisi, masyarakat diimbau tidak buru-buru mengambil keputusan, karena baru keterangan sepihak pihak kepolisian.

Anggota Komisi III DPR RI, Romo HR Muhamad Syafii, mengatakan, sesuai UU 2/2002 tentang Polri, aparat kepolisian diwajibkan melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Semua persoalan hukum harus mengacu pada due process of law atau criminal justice system, bukan menghilangkan nyawa.

“Jadi kita harus berkesimpulan, peristiwa itu adalah peristiwa pelanggaran hukum, dan karena pelanggaran hukum itu sampai menghilangkan 6 nyawa orang lain sekaligus, maka ini sudah extra judicial killing yaitu pelanggaran HAM berat,” demikian kata Syafii, Senin malam (7/12/20).

Soal keterangan polisi tentang kejadian tembak-menembak, Syafii menegaskan, hal itu masih perlu diverifikasi kebenarannya. Dia mendorong segera dibentuk tim independen untuk mengetahui duduk persoalan dan fakta sebenarnya.

“Kita mendesak agar tim independen pencari fakta segera dibentuk dan Komnas HAM segera turun tangan,” kata Politisi Gerindra ini, seperti dikutip dari RMOL.id.

Komnas HAM
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah turun tangan. Secara khusus menyelidiki perbedaan keterangan antara Polri dan FPI soal penembakan yang menyebabkan enam pengawal Habib Rizieq meninggal dunia.

“Saat ini sedang mendalami berbagai informasi yang beredar di publik,” tutur Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam, melalui keterangan pers kepada wartawan, Senin (7/12/20).

Menurutnya, Komnas HAM tengah menggali keterangan dari FPI terkait kronologi penembakan di tol Cikampek yang beda versi dengan Polri, untuk memperkuat pengungkapan peristiwa yang terjadi.

“Kami berharap semua pihak mau bekerja sama dan terbuka. Harapan ini juga kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Proses awal ini tim telah mendapatkan beberapa keterangan secara langsung dan sedang memperdalam,” pungkasnya.

Copot Kapolri dan Kapolda
Secara terpisah, Romo HR Muhammad Syafii mengatakan perlunya dibentuk tim independen untuk mencari fakta yang sebenarnya terkait kematian 6 anggota FPI yang diklaim polisi telah menyerang aparat di Tol Cikampek.

Menurutnya, pengakuan FPI bahwa pengikutnya tidak memiliki senjata api juga harus diverifkasi kebenaranya di lokasi kejadian.

“Pengakuan FPI, mereka tidak pernah bawa senjata tajam apalagi senjata api, berarti tidak mungkin ada peristiwa tembak-menembak, dan ketika dicek di lapangan juga itu tidak terbukti ada kejadian tembak-menembak,” katanya.

Politisi Gerindra itu juga mendesak Komnas HAM turun gunung mencari kebenaran dan duduk persoalan terkiat insiden berdarah yang memakan korban 6 nyawa pengikut Habib Rizieq Shihab.

Menurut Syafii, Jenderal Idham Azis dan Irjen Fadil Imran harus dicopot, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum.

“Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran harus dicopot, berikut juga Kapolri Idham Azis, demi memberi kepastian hukum dan memberikan wajah Polri yang Promoter, yang benar-benar melindungi, melayani dan mengayomi rakyat,” demikian kata Syafii.