NOTULA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dinilai sebagai lembaga yang paling mungkin untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu yang akhir-akhir diwacanakan.

Pernyataan itu dikemukakan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, yang berpendapat, memilih atau dipilih merupakan salah satu hak yang melekat pada setiap warga negara. Makanya, Komnas HAM berkepentingan membentuk TPF, jika mereka merasa perlu.

“Misalnya Komnas HAM yang mengambil prakarsa melakukan penyelidikan, menurut saya itu beralasan juga, karena Pemilu itu penggunaan hak dari setiap warga negara,” jelas dia, saat dihubungi redaksi, Selasa (30/4).

Menurut Margarito, hak memilih itu berkategori sebagai hak konstitusional. Karena itu bersifat sebagai hak asasi.

“Nah, dalam kerangka itulah maka Komnas HAM bisa mengambil prakarsa untuk melakukan penyelidikan,” lanjut Maragrito.

Seperti diketahui, usulan pembentukan TPF kecurangan Pemilu pertama kali dilontarkan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar.

Dia, seperti dikutip dari rmol.co, menilai berbagai persoalan di Pemilu 2019 tidak cukup hanya ditangani KPU dan Bawaslu.

Menyikapi itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyambut baik, dengan syarat, tim itu harus diisi orang-orang berintegritas dan independen.