NOTULA – Alumni Lembaga Bantuan Hukum (LBH-YLBHI) mendesak Presiden Jowi mencopot Kapolri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto, menyikapi situasi terkini, dimana gelombang unjuk rasa terus berlangsung serta benturan aparat dan massa terus terjadi, bahkan sudah jatuh korban sipil.

“Tito dan Wiranto membiarkan aparat (bertindak) represif terhadap demonstran, menerapkan gaya militeristik ala Orde Baru, anti demokrasi dan mengabaikan perlindungan HAM,” tegas perwakilan alumni LBH-YLBHI, Abdul Fickar Hajar, dalam keterangannya, seperti dikutip dari rmol.co, Rabu (22/5).

Kepada aparat Polri dan TNI yang diperbantukan, alumni LBH-YLBHI meminta dengan sungguh-sungguh agar mengedepankan cara-cara persuasif dan manusiawai dalam menghadapi massa aksi. “Polri jangan melakukan tindakan represif dan kontra produktif bagi penegakan dan pemenuhan HAM,” tambah Abdul Fickar Hajar.

Menyikapi informasi adanya korban masyarakat sipil, mengindikasikan Polri telah melakukan tindakan di luar batas kewajaran dan di luar prosedur penanggulangan aksi massa. Seharusnya mengedepankan pola-pola humanis dan tidak represif, sebagaimana Peraturan Kapolri No. 16/2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Kepada massa aksi, alumni LBH-YLBHI memohon untuk menyampaikan aspirasinya secara baik dan bertanggungjawab, tidak melakukan perbuatan yang berpotensi melanggar hukum, apalagi tindakan kekerasan yang hanya akan merugikan diri sendiri dan tidak tersalurkannya aspirasi secara benar.

“Saran kami, kekecewaan atas hasil Pemilu atau Pilpres disalurkan sesuai kanal hukum yang ada, sesuai mekanisme yang disepakati dalam sistem demokrasi. Mekanisme Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi adalah cara yang telah kita sepakati. Itu semua diciptakan agar demokrasi berjalan baik dan terus menjadi baik,” tutur Abdul Fickar Hajar.

Yang patut menjadi perhatian adalah evaluasi sistem Pemilu ke depan, terutama pemilihan presiden agar berjalan Jurdil, sebagaimana saat ini dicurigai adanya ketidaknetralan aparatur negara, serta keberpihakan aparat penegak hukum, pemanfaatan fasilitas oleh patahana, serta ketidakadilan lain, akibat adanya presidential treshold.

“Presiden RI juga diminta tidak diam pada situasi seperti ini, berikan kepastian keamanan dan perlindungan HAM pada rakyatnya, jika situasi bentrok terus terjadi, sesungguhnya korbannya adalah rakyat, dan presiden harus bertanggungjawab,” ungkapnya.

“Dan terakhir, Komnas HAM segera membentuk tim investigasi terkait meninggalnya para pengunjukrasa,” kata Abdul Fickar Hajar.