Komnas HAM Bentuk TPF Penembakan Laskar FPI, Polisi Janji Terbuka

Nasional

NOTULA – Polri mempersilakan Komnas HAM yang membentuk tim pencari fakta (TPF) terhadap peristiwa penembakan enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI). Pernyataan itu disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono.

“Ya gak apa-apa, itu bentuk pengawasan eksternal,” tutur Awi kepada wartawan, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (9/12/20). Korps Bhayangkara, kata dia, akan membantu tim Komnas HAM dengan memberikan data-data yang sekiranya dibutuhkan.

“Selama ini kita transparan kok, nanti silakan saja. Kita di dalam juga sudah ada audit internal,” tambahnya, seperti dikutip dari RMOL.id.

Komnas HAM sendiri telah membentuk TPF untuk mendalami berbagai macam informasi seputar insiden bentrokan yang terjadi antara pendukung Habib Rizieq Shihab dengan aparat kepolisian di Tol Cikampek, dekat Pintu Tol Karawang Timur, Senin (7/12/20).

Seperti disampaikan Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan atau Penyelidikan, Choirul Anam, tim bentukan Komnas HAM sedang mendalami informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari pihak yang terkait langsung, termasuk menggali keterangan dari FPI.

Propam Juga Investigasi

Pada bagian lain, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri juga tengah menginvestigasi kasus penembakan 6 laskar FPI itu.

Kadiv Propam Polri, Irjen Polisi Ferdy Sambo, mengatakan, Divisi Propam ingin memastikan langkah tegas yang diambil anggota Polda Metro Jaya sudah sesuai Peraturan Kapolri Nomor 1 dan 8 Tahun 2009.

“(Langkah Div Propam) terkait pengawasan terhadap tindakan kepolisian dalam kasus penyerangan anggota FPI terhadap anggota Polri. Akibat penyerangan itu, ada tindakan kepolisian yang menyebabkan penyerang meninggal dunia,” kata Ferdy Sambo, dalam keterangan tertulis, Rabu (9/12/20).

Dia juga menjelaskan soal penggunaan kekuatan oleh anggota Polri diatur Perkap 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, sementara Perkap 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Itu yang kita lakukan pengawasan, apakah sudah seusai Perkap terkait penggunaan kekuatan. Kalau sesuai penggunaan kekuatannya berdasarkan Perkap, akan disampaikan secara transparan,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, keterlibatan Divisi Propam terkait ditembaknya 6 laskar FPI, bukan karena adanya indikasi pelanggaran. “Kami memang bertugas mengecek penggunaan kekuatan sudah sesuai Perkap atau belum,” ungkapnya.

Dalam kasus-kasus lain, sambungnya, Propam juga turut serta melakukan mengawasan dan analisis. Seperti kasus pengejaran tersangka narkoba yang berakhir dengan penembakan dan upaya penertiban pedemo dengan menggunakan kekuatan kepolisian.

“Semua tindakan kepolisian yang menggunakan kekerasan, kami akan menganalisa, mengklarifikasi, mengecek sesuai aturan atau tidak penggunaan kekuatannya,” demikian Ferdy.