Komisi IX DPR RI: Batalkan Kenaikan Iuran BPJS untuk Fakir Miskin

Nasional

NOTULA – Pimpinan Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah meninjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2021 khusus untuk kelas 3.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Sri Rahayu, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12). Dia mengingatkan, dalam konstitusi, fakir miskin dan anak terlantar dijamin negara.

BPJS Kesehatan kelas 3, kata dia, kaitannya adalah fakir miskin dan anak terlantar, mereka masuk dalam peserta bantuan iuran (PBI) yang dianggarkan negara.

“Dalam APBN sudah dianggarkan PBI sebanyak 94,6 juta warga. Artinya, 35 persen penduduk Indonesia yang di dalamnya fakir miskin, kalau data itu, benar pasti sudah masuk di dalamnya,” tegas Sri.

Memang iuran BPJS Kesehatan kelas 3 mandiri bukan dari golongan fakir miskin. Namun dia meminta DPR RI mendesak pemerintah melakukan pengetatan klaster penerima bantuan iuran.

“Kalau yang disampaikan itu harapan untuk mandiri, mandiri itu sudah pasti bukan fakir miskin. Itu memang pertimbangan dari Komisi IX untuk ditinjau kembali,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar, meminta parlemen membatalkan iuran BPJS Kesehatan 2021.

“Tidak panjang judul intruksi saya, batalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan fakir miskin pada 1 Januari. Judulnya, batalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk fakir miskin pada 1 Januari,” tegasnya.

Politisi PKS itu juga mengingatkan pimpinan dewan yang pernah berjanji akan membicarakan perihal iuran kenaikan BPJS Kesehatan pada 2021.

“Tanggal 16 Juli 2020, pimpinan DPR pada waktu itu, kalau tidak salah Bapak Dasco (Sufmi Dasco Ahmad) dan ada pimpinan lainnya, berjanji akan membicarakan kembali tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” ia mengingatkan.

Khusus untuk iuran BPJS kelas 3 mandiri, kata Ansory, pimpinan DPR sempat berjanji akan membahas iuran BPJS Kelas 3 mandiri yang ditujukan untuk fakir miskin atau Pekerja Bukan Penerima Upah dan atau bukan pekerja.

“Tapi sampai sekarang, sudah hampir 5 bulan, tidak kunjung dibahas dan dibicarakan,” tambahnya.

Dia juga mengingatkan, ada banyak pelanggaran dalam aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 mandiri. Dia janji tidak akan berhenti membahas kenaikan BPJS Kesehatan di parlemen.

“Saya tidak akan berhenti menyuarakan penolakan kenaikan BPJS Kesehatan bagi fakir miskin ini. Karena banyak yang dilanggar di situ,” pungkasnya.