Komisi III DPR dari Gerindra Dorong Komnas HAM Investigasi Penembakan 6 Laskar FPI

Nasional

NOTULA – Dorongan membentuk tim investigasi independen disuarakan Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, terkait insiden penembakan di Tol Cikampek yang melibatkan pihak kepolisian dan laskar FPI.

Anggota Komisi III DPR F-Gerindra, Habiburokhman, tim investigasi perlu dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), untuk mengusut penembakan yang mengakibatkan enam laskar FPI meninggal.

“Kami minta dibentuk tim investigasi khusus yang independen terkait kasus penembakan di Cikampek. Investigasi khusus ini harus melibatkan Komnas HAM dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun,” tegas Habiburrokhman dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip dari RMOL.id, Senin (7/12/20).

Menurutnya, pembentukan tim investigasi Komnas HAM menjadi penting, untuk menghindari tindakan saling menghakimi antara FPI maupun sebaliknya.

“Baik kepada kepolisian maupun kepada Habib Rizieq dan FPI serta pengikutnya, kita berharap proses hukum bisa berjalan dengan adil dan transparan,” tuturnya.

Jurubicara DPP Partai Gerindra itu juga meminta masyarakat memberikan masukan informasi apa pun kepada Komisi III DPR RI.

“Sebagai anggota Komisi III, kami membuka diri atas masukan informasi dari masyarakat terkait kasus ini. Insya Allah kami akan kawal pengusutan kasus ini, agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” kata Habiburrokhman.

Dia juga menyebut, Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri dalam rapat Komisi III nantinya. “Kami akan usulkan begitu (panggil Kapolri),” tandasnya.

Tim Independen

Secara terpisah, pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, mengusulkan pembentukan Komisi Pencari Fakta Independen.

“Ini menyangkut nyawa manusia yang mesti mendapat perlindungan dan pertanggungjawaban politik maupun hukum. Bukan semata pertanggungjawaban apparat, tetapi juga pemerintah,” tegasnya, Senin (7/12).

“Penjelasan sepihak harus memperoleh pembuktian,” lanjut Rizal Fadillah, seperti dikutip dari RMOL.id.

Menurut penilaian Rizal Fadillah, pengintaian HRS yang intensif, menunjukkan penempatan imam besar FPI itu sebagai musuh negara.

“Tentu hal ini sangat tidak proporsional, mengingat persoalan yang dituduhkan hanya masalah kerumunan saat pernikahan putrinya di Petamburan. Kualifikasinya pelanggaran protokol kesehatan. Haruskah bertindak hingga penembakan sampai menewaskan?” ia balik bertanya.

Bahwa HRS tidak hadir saat pemanggilan polisi itu memiliki prosedur hukum yang dapat dilaluinya, dari pemanggilan bertahap hingga panggilan paksa.

“Tetapi jika sampai pada pengintaian, penyerangan, dan penembakan tentu hal ini adalah di luar prosedur,” ucap Rizal Fadillah.

Hanya dengan Komisi Pencari Fakta Independen semua ini bisa terungkap. Benarkah polisi diserang atau polisi yang menyerang.

Ini sangat mendesak diungkap, agar Indonesia sebagai negara hukum tidak bergeser menjadi negara kekuasaan. Kesewenang-wenangan. Bila situasi ini diambangkan, akan menjadi bom waktu bagi instabilitas negeri.

“Kita harus menghindari terjadinya penghancuran atas negara demokrasi,” tutup Rizal Fadillah.