KNPI Tagih Janji Firli Hukum Mati Koruptor Dana Bansos

Nasional

NOTULA – Bila ada pejabat tega korupsi dana bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat di masa pandemic, jelas merupakan kejahatan kemanusiaan paling biadab, karena memanfaatkan situasi rakyat dan negara yang sedang dalam kesulitan.

Sebab itu, Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menagih janji Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, untuk mengambil opsi hukuman mati, bila ada pejabat korupsi dana Bansos.

“Saya tagih janji pimpinan KPK untuk menghukum mati koruptor dana Bansos,” tegas Haris kepada wartawan, menanggapi penangkapan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos, Minggu (6/12/20).

Haris juga mendesak KPK terus mendalami dugaan korupsi Bansos. Sebab, bukan tidak mungkin ada jaringan besar dalam kasus ini, mulai dari pejabat-pejabat di Kemensos, hingga perusaan penerima pengadaan.

Sementara itu, kepada para pemuda dan mahasiswa, Haris mengajak untuk melakukan pengawalan, agar KPK mengusut tuntas tindakan rasuah dana Bansos di Kementerian Sosial.

Tanggapan Firli
Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri, secara terpisah, menjelaskan, pihaknya paham bahwa di pasal 2 ayat 2 UU 31/1999 memang tertera ancaman hukuman mati bagi siapa saja yang melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara.

KPK, sambungnya, juga paham bahwa pandemi Covid-19 telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana non alam, sehingga pihakya tidak akan berhenti mengorek kasus Juliari Batubara.

“Kami masih akan terus bekerja terkait bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi Covid-19,” tegasnya, kepada wartawan di gedung KPK, Minggu (6/12/20), seperti dikutip dari RMOL.id.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti. Untuk kemudian memastikan bahwa kasus ini masuk ke pasal 2 UU 31/1999.

KPK,sa mbungnya, juga masih harus bekerja keras membuktikan tentang ada atau tidaknya tindak pidana yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud pasal 2 UU itu.

“Yang kami lakukan tangkap tangan, berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara. Jadi itu dulu,” tutupnya.