‘KLB’ Demokrat, Irwan: Kepergian KSP Moeldoko ke Medan Seizin Presiden?

Nasional

NOTULA – Kongres luar biasa (KLB) abal-abal alias ilegal terhadap Partai Demokrat, menguji komitmen Joko Widodo menjunjung tinggi demokrasi. Jika hasil KLB ilegal disahkan pemerintah, presiden mencoreng dirinya sendiri, dan akan dikenang sebagai perontok demokrasi di Indonesia.

“Presiden Jokowi pernah berkomitmen menegakkan demokrasi. Artinya, menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, tidak dilemahkan,” tegas anggota DPR RI, Irwan Fecho, Jumat (5/3/21).

“Jika KLB ilegal dibiarkan terlaksana dan kepengurusan abal-abal disahkan, presiden bertanggung jawab sepenuhnya atas pemecahbelahan Parpol ini,” kata legislator Demokrat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu.

Seperti dikutip dari RMOL.id, Irwan percaya Presiden Jokowi punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik.

“Beliau pemimpin eksekutif nasional, yang mengendalikan para Menteri, termasuk Kapolri dan Menkumham serta Kepala KSP Moeldoko,” katanya.

Bila kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan, bewrarti presiden tidak bisa mengendalikan pembantu-pembantunya atau presiden diam-diam membiarkan.

“Ingat, diamnya presiden juga tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan, alias guilty by omission,” tegasnya.

Dia juga mempertanyakan kepergian Kepala KSP Moeldoko ke Medan, berdasarkan bukti tiket yang dia temukan. “Apakah kepergian Pak Moeldoko seizin presiden? Untuk agenda dinas apa? Jika tidak seizin presiden, berarti Moeldoko mangkir dari tugas dong?” dia balik bertanya.

Secara terpisah, dosen ilmu politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan, semua pihak, terutama pemerintah, harus hati-hati menyikapi isu KLB Demokrat. Ini isu serius yang akan menjadi alat ukur kualitas demokrasi. Pemerintah mesti clear dan memastikan lingkaran pejabat tedalam istana tak terlibat cawe-cawe dalam urusan politik partisan partai.

“Tidak puas pada ketum partai itu perkara biasa dalam demokrasi. Ada mekanismenya, semacam rapat, mediasi, dan lain-lain. Menjadi tak rasional jika ketidakpuasan dilakukan dengan cara tidak elegan, mengundang pihak luar mengambil alih kekuasaan secara paksa. Itu tidak sehat,” tegasnya.

Dia mencontohkan, kalau tidak puas di partai yang ada, keluar saja, lalu pindah atau bikin partai baru, seperti Amien Rais dan Fahri Hamzah. “Itu jauh lebih jantan, ketimbang mengkudeta pemimpin yang sah,” tukasnya.