Klaim LBP soal Sepakat Pemilu Ditunda Dinilai Lagu Lama yang Sumbang

Nasional

NOTULA – Klaim yang dilontarkan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bahwa pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung penundaan Pemilu 2024, dipertanyakan.

Apa yang disampaikan Luhut, menurut Partai Demokrat, mengada-ada. Apalagi data yang disampaikan dikatakan berasal dari big data percakapan 110 juta orang di media sosial.

Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan, alasan serupa pernah disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Namun alasan big data dikritik publik dan praktisi media sosial.

“Terlebih bila dihadapkan dengan data di lapangan yang terekam sejumlah survei nasional. Jauh lebih banyak yang menolak wacana penundaan pemilu,” tegas Kamhar Lakumani, seperti dikutip dari rmol.id, Sabtu (12/3/22).

“Jadi sebaiknya LBP tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang,” imbuhnya.

Dia menyarankan Luhut segera menghentikan wacana penundan Pemilu 2024 yang membuat gaduh. Menurutnya, wacana itu justru menjerumuskan Presiden Joko Widodo, karena bertentangan dengan konstitusi.

“Jangan jerumuskan presiden dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi ‘Malin Kundang’ reformasi,” katanya.

Kamhar juga menyarankan LBP belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tegas menolak penambah masa jabatan presiden, meski tingkat kepuasan publik terhadap SBY sangat tinggi kala itu. Terlebih konstitusi membatasi masa jabatan atau periodesasi presiden.

“Kekuasaan memang cenderung menggoda, karenanya diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya, agar husnul khatimah, tak terjebak pada jebakan kekuasaan yang ingin terus langgeng,” pungkasnya.

Memalukan dan Naif

Sementara itu, berdalih menggunakan big data berupa percakapan 110 juta pengguna media sosial sebagai dasar LBP menyebut mayoritas pemilih Demokrat, Gerindra, dan PDIP, tidak masuk akal.

“Klaim pak Luhut soal big data yang dia punya sangat naif. Meng-capture pendapat masyarakat di media sosial, kemudian menjadikan dasar sebagai alat politik inkonstitusional, sungguh memalukan,” tegas Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution.

Menurutnya, LBP yang notabene Menko Marves sebaiknya fokus pada tugas-tugas utama kementeriannya, agar kinerjanya bisa maksimal. “Bila ingin berpolitik, jangan hanya melihat dalam bingkai kekuasaan, agar tak terjadi kekacauan terhadap sendi-sendi bernegara,” katanya.

Bila biaya Rp 100 triliun untuk Pemilu serentak yang disoal, bukan berarti konstitusi yang harus diterabas. Pemerintah justru harus bercermin bahwa sedang terjadi krisis kepercayaan di masyarakat.

“Kesulitan ekonomi masyarakat harus diselesaikan, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan,” tegasnya.

Syahrial juga melihat ada kegelisahan penguasa di balik isu penundaan Pemilu 2024. Para penguasa khawatir dan terancam, jelang berakhirnya masa jabatan presiden 2024 mendatang.

Akibatnya, para elite menghalalkan segala cara, termasuk menabrak konstitusi demi melanggengkan kekuasaan. padahal elite Parpol tak berhak menentukan siapa yang nantinya akan berkuasa setelah Pemilu 2024.

“Rakyat yang berhak menentukan siapa yang melanjutkan pemerintahan. Bukan elite-elite Parpol pendukung, termasuk bukan Pak Luhut yang memanfaatkan big data yang tidak jelas landasannya,” pungkasnya.

Sebelumnya LBP mengklaim pemilih dari Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden. Klaim itu didasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.

Padahal sejauh ini Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP, tegas menolak usulan penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden.