Kisruh E-KTP, Salah Satu Bentuk Kegagalan Jokowi

Nasional

NOTULA – Belakangan marak pemberitaan soal blanko E-KTP yang dijual bebas, belum lagi temuan ribuan kartu yang sudah kesekian kalinya. Kenyataan itu diyakini berdampak pada kisruh daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Dan jika dibiarkan berlarut-larut akan menjadi kegagalan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama memimpin Indonesia.

“Saat ini publik heran dengan sikap Jokowi yang seolah persoalan DPT ini bukan masalah serius. Padahal secara tanggung jawab, dia punya kewenangan besar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019,” kata pemerhati politik Panji Nugraha kepada wartawan, Senin (10/12).

Menurutnya, masyarakat sudah tahu awal mula masalah DPT dari data kependudukan KTP elektornik. Sebab, banyak kasus E-KTP ganda, bahkan asli tapi palsu, kemudian kasus E-KTP yang tercecer.

Anehnya, dengan enteng Kementerian Dalam Negeri tidak bisa menyelesaikan serta mencegah praktik-praktik itu.

“Padahal, perlu digarisbawahi, data kependudukan merupakan hal yang sangat strategis guna terintegrasinya data itu dengan yang lainnya. Kisruh E-KTP juga menimbulkan kekeliruan Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan DPT,” tambah dia.

Untuk itu Panji meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Kemendagri, karena tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah data kependudukan.

“Banyak publik mempertanyakan, apakah Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah E-KTP aspal yang berujung polemik DPT. Jika demikian, wajar jika publik menilai carut-marut E-KTP yang akhirnya membuat kisruh DPT. Dan itu adalah salah satu kegagalan kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia,” papar direktur eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) itu.