Ketum JMSI: Korupsi di Negara Ini Dipicu Threshold dan Biaya Politik Tinggi

Nasional

NOTULA – Media siber yang tergabung dalam organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kalimantan Timur, diminta proaktif mengawal pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Permintaan itu disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, pada sambutan usai mengukuhkan Pengurus Daerah JMSI Kalimantan Timur, di Hotel Aston, Samarinda, Rabu (29/6/22).

Dalam sambutannya Teguh mengatakan, pembangunan IKN wujud dari komitmen panjang pemerintahan Joko Widodo sejak periode pertama untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan menciptakan titik-titik pertumbuhan di sebanyak mungkin wilayah di tanah air. Ketika itu visi pembangunannya dikenal dengan Nawacita atau Sembilan Cita-cita.

“Salah satu dari Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia sentris, menghilangkan kesenjangan pembangunan. Ini barangkali salah satu terapi yang perlu kita lakukan untuk benar-benar mendorong keseimbangan antara pusat dan daerah, antara wilayah barat, tengah, dan timur,” papar Teguh.

“Sudah sepatutnya kita memberikan dukungan pada pekerjaan kita bersama untuk membangun IKN,” sambung mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) itu.

Pesan Firli Bahuri

Pesan agar komunitas pers khususnya anggota JMSI di Kalimantan Timur mengawal pembangunan IKN merupakan pesan kedua yang disampaikan Teguh Santosa dalam sambutannya.

Sebelumnya ia menguraikan kembali beberapa pesan kunci yang pernah disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dalam berbagai kegiatan JMSI di sejumlah daerah.

Firli Bahuri sebenarnya direncanakan hadir pada pengukuhan Pengda JMSI Kaltim. Namun, karena ada perubahan jadwal di KPK, akhirnya tidak bisa hadir dan diwakili Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana.

Teguh juga mengatakan, Ketua KPK selalu mengajak media ikut mengawasi ruang-ruang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun partai politik. Persoalan korupsi di negara ini dipicu antara lain threshold dan biaya politik yang tinggi. Karenanya, kasus-kasus suap yang ditangani KPK hampir selalu memiliki kaitan dengan threshold dan biaya politik.

“Bapak dan Ibu sekalian, mungkin pernah melihat potongan wawancara beliau (Firli Bahuri) dengan saya, dimana beliau mengatakan, presidential threshold seharusnya nol persen. Bahkan bukan hanya PT yang nol persen, biaya politik harusnya juga nol rupiah,” urai Teguh sambil menekankan, JMSI ikut serta dalam program orkestrasi pemberantasan korupsi di era Firli Bahuri.

Tahun Politik

Pesan terakhir yang disampaikan Teguh Santosa terkait tahun-tahun politik jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Dia kembali mengimbau anggota JMSI menjauhkan diri berita-berita berisi ujaran kebencian atau hate speech serta kabar bohong atau hoax.

“Bila ada informasi yang masih diragukan faktanya, kita wajib verifikasi. Bukan tidak boleh diberitakan. Tentu boleh diberitakan setelah kita mencari tahu duduk perkaranya. Agar publik dapat memahami satu persoalan dengan utuh. Jangan sampai memunculkan persoalan baru,” kata mantan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat itu.

Teguh juga mengimbau agar anggota JMSI mengedepankan informasi mengenai gagasan dan pokok pikiran tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kemampuan menjadi pimpinan nasional dan lokal.

“Sudah cukup kita mendengar isu-isu seputar identitas dan SARA. Tidak menarik, karena kontraproduktif dan merusak tenun kebangsaan kita. Saya sarankan kita mulai menggali pokok pikiran dan gagasan, serta program mereka,” katanya.

Dia juga menambahkan, setidaknya ada empat isu penting yang dapat digali secara komprehensif di tahun-tahun politik ini. Pertama, korupsi oligarki; kedua, energi baru dan terbarukan; ketiga, isu recovery economy pasca pandemi dan digital economy; dan keempat, persoalan geopolitik terkait pertarungan kepentingan-kepentingan global di kawasan.

Indonesia negara yang terlalu besar dan berada di tempat yang terlalu strategis. Sudah pasti ada external power yang ingin cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam proses kompetisi politik di tanah air.

“Sudah tentu kita harus menghadapi ini dengan mengedepankan kepentingan nasional,” demikian Teguh Santosa yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat.

Pengda JMSI Tulang Punggung

Pengda JMSI Kaltim dipimpin Muhammad Sukri sebagai Ketua dan Nanda Arita sebagai Sekretaris, serta Tetty Lumban Gaol sebagai Bendahara. Pengda JMSI Kaltim didampingi Dewan Pembina yang dipimpin Ir Seno Aji dan Dewan Pakar yang dipimpin Nidya Listiyono.

Pengukuhan dihadiri antara lain oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Brigjen (Pol) Wisnu Andayana, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Walikota Bontang Najirah, dan Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal.

Teguh di bagian paling awal sambutannya mengatakan, walaupun Pengda JMSI Kaltim baru dikukuhkan namun sesungguhnya M. Sukri dan kawan-kawan sudah melakukan pekerjaan besar sejak dua tahun lalu tak lama setelah JMSI dideklarasikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Februari 2020.

“JMSI Kaltim adalah salah satu tulang punggung JMSI dalam proses verifikasi di Dewan Pers yang lalu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi Bang Sukri dan kawan-kawan JMSI Kaltim semua,” demikian Teguh Santosa.