Ketua PWI: Terus Terang, UU ITE Merepotkan Wartawan

Nasional

NOTULA – Wacana penghapusan pasal multitafsir (pasal karet) di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendapat dukungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Menurut Ketua PWI Pusat, Atal S Depari, pihaknya mendorong agar pasal-pasal yang kerap kali digunakan untuk ujaran kebencian dan atau pencemaran nama baik, dihapus dari UU ITE.

“Terus terang, UU ITE ini banyak sekali yang merepotkan wartawan. Jangan hanya lihat di Jakarta. Di daerah, mereka sering mendapat tekanan,” tegas Atal S Depari, dalam webinar PWI Pusat bertajuk ‘Menyikapi Perubahan UU ITE’, Kamis (25/2/21).

Untuk mempercepat proses perbaikan UU ITE, PWI menyarankan presiden menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu). “Upaya Perppu kita dorong,” sambungnya.

Menurut dia, PWI juga berpandangan, regulasi yang dibuat pada 2008 silam itu pernah direvisi satu kali pada 2016, dan sudah tidak sesuai dari semangat pembentukannya.

“Kok ada pasal-pasal karet? Seperti diselundupkan. Kita mau bicara bisnis elektronik, kok ini ada pasal kebencian. Tidak masuk logika saya,” tukasnya.

“Kalau memang harus di take out (pasal-pasal karetnya) ya take out, supaya bersih sesuai tujuannya,” pungkasnya.