NOTULA – Menyikapi maraknya dugaan kecurangan, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengingatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) agar profesional, sesuai ketentuan peraturan perundangan. Karena, di tangan panitia di TPS-lah demokrasi bangsa dipertaruhkan.

“Salah satu hal krusial yang harus dilakukan KPU adalah menjalankan amanat Pasal 391 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yakni, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan itu di tempat umum,” tutur Bamsoet, Minggu (21/4).

Dia juga menambahkan, Pasal 508 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga memberi sanksi tegas. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

“Ketentuan itu dimaksudkan agar rakyat terpenuhi haknya dalam memperoleh informasi seputar Pemilu. Di sisi lain juga menjaga akuntabilitas dan transparansi kinerja setiap personel KPU di lapangan dari berbagai tingkatan. Tak hanya itu, potensi terjadinya kecurangan seperti penggelembungan maupun penghilangan suara juga dapat diminimalisir,” ujarnya.

Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, banyak modus terjadinya kecurangan dalam Pemilu. Salah satu yang kerap terjadi adalah antar Caleg internal partai sendiri. Semisal, pencurian melalui persengkokolan pengurangan pencatatan di C1 sebelum dikirim ke kecamatan atau PPK.

Modus pertama misalnya, perolehan suara di TPS yang tercatat di C1 ada 53 suara, tiba-tiba berubah menjadi 3 suara. Sedangkan 50 suara lagi tiba-tiba masuk ke Caleg di atasnya sesama satu partai yang semula hanya 7 suara tiba-tiba melonjak menjadi 57 suara.

“Begitu seterusnya di tiap-tiap TPS. Ini biasa disebut kecurangan melalui pencurian suara sesama Caleg satu partai. Praktik ini biasanya dilakukan dengan melakukan persengkokolan dengan petugas PPS di TPS-TPS yang sudah dikondisikan,” kata Bamsoet.

Modus kedua, lanjut Dewan Pakar KAHMI ini, dengan menggelembungkan suara atas nama Caleg agar memperoleh suara tertinggi di partainya dengan menggeser suara partai ke perolehan atas nama Caleg. Praktik kecurangan ini kerap luput dari pengamatan Caleg satu partai lain yang sebenarnya sangat dirugikan.

“Modus inipun tidak mungkin bisa dilakukan tanpa kerjasama atau terjadinya persengkokolan dengan petugas PPS dan saksi partai yang telah dikondisikan oleh oknum Caleg tersebut,” tambah Bamsoet, seperti dikutip dari rmol.co.

Ditambahkan, tingginya partisipasi politik warga dalam memberikan hak suaranya yang mencapai 80 persen, harus dijaga kesuciannya oleh KPU. Jangan sampai kecurangan antar Caleg yang bekerjasama dengan oknum petugas PPS itu dibiarkan. Penegak hukum atau polisi juga diminta tegas untuk menjerat oknum PPS dan oknum caleg yang curang itu dengan pasal pidana Pemilu.

“Kekuatan demokrasi Indonesia terletak pada partisipasi politik warga yang tinggi, netralitas TNI, Polri dan profesionalitas KPU, serta partai politik yang terus menunjukan peningkatan fairness nya dalam menjalankan pemilihan umum yang jujur,” pungkas Bamsoet.