Ketua DPD RI – Rizal Ramli Sepakat Kembali ke UUD 1945 

Nasional

NOTULA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan ekonom nasional, Rizal Ramli, silaturahmi membahas berbagai persoalan bangsa, di Kediaman Ketua DPD RI, di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (17/4/22).

LaNyalla didampingi senator Aceh, Fachrul Razi, staf khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin, Sekjen DPD RI, Rahman Hadi, dan Deputi Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zahir.

Pada kesempatan itu Rizal Ramli berterima kasih kepada LaNyalla yang sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keselamatan mahasiswa saat aksi damai 11 April 2022.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak LaNyalla yang telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keamanan mahasiswa,” kata Rizal Ramli.

Dia juga membahas Presidential Threshold 20 persen. Menurutnya, Indonesia saat ini bukan menganut sistem presidensil, melainkan parlementer. “Karena begitu presiden terpilih, lantas memainkan politik dagang sapi dengan partai-partai politik,” katanya.

Dia menyontohkan Perancis yang menerapkan sistem presidential.Di negara itu hal yang pertama dilakukan dalam Pemilunya adalah memilih presiden. “Tiga bulan setelah itu baru memilih DPR dan DPD,” paparnya.

Pada situasi seperti itu, saat figur dari partai tertentu memenangkan kontestasi pemilihan presiden, semua pihak yang memiliki hasrat politik akan bergabung ke partai pemenang Pemilu presiden.

“Orang-orang hebat dan berpengaruh akan bergabung. Dia tak perlu dagang sapi lagi dengan partai lain. Maka lebih kuat posisinya, karena untuk membentuk pemerintahan tak perlu konsultasi dengan partai politik,” jelas Rizal.

Yang terjadi di Indonesia saat ini, sistem presidensil dibuat kuat dengan politik dagang sapi. “Caranya melalui bagi-bagi kursi, jabatan, illegal immunity dan lain-lain. Praktik politik dagang sapi itu haram sebetulnya,” paparnya.

Jika merujuk kepada Belanda yang mempraktikkan politik dagang sapi, hal itu dilakukan bukan dengan iming-iming tertentu, tetapi mengedepankan negosiasi program.

“Setelah program, baru pilih orang. Kalau di Indonesia, mental kita rusak. Disogok lewat jabatan politik dagang sapinya, bukan adu program,” tegas Rizal.

Solusi memperbaiki bangsa ini sekaligus memperkuat praktik presidensil adalah kembali ke UUD 1945. “Maka sistem presidensil akan kuat,” kata dia.

Sementara LaNyalla Mattalitti menegaskan, sudah menjadi kewajiban moralnya sebagai ketua lembaga tinggi negara untuk melindungi mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasi rakyat.

“Itu kewajiban moral kita, menjaga adik-adik mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang ingin menyampaikan aspirasi. Kita harus berpikir dan bertindak sebagai negarawan,” katanya.

Soal sistem presidensil, LaNyalla sependapat dengan Rizal Ramli. Karena itu dia selalu menggaungkan agar kembali ke UUD 1945.

“Saya sependapat dengan pernyataan Mas Rizal Ramli bahwa kita harus kembali ke UUD 1945. Kita juga harus memperkuat posisi pemerintahan dan MPR/DPR/DPD RI sesuai Tupoksinya,” katanya.

Senator asal Jawa Timur itu juga menyatakan, isi dari konstitusi hasil amandemen sudah tidak sejalan dengan Pancasila. Karena pasal-pasal yang ada tak sejalan dengan naskah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Menurutnya, Indonesia telah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan beralih ke sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalistik.

“Pancasila kini terasing dan hanya dibacakan di upacara-upacara kenegaraan, sebagai bagian dari seremonial,” pungkas LaNyalla.