Ketua DPD RI: Perekonomian Bangsa Wajib Sejahterakan Rakyat

Nasional

NOTULA – Berbicara secara online dari Arab Saudi, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan, perekonomian sebuah bangsa wajib berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Pesan itu disampaikan secara virtual pada Rapat Kerja Daerah XVI BPD HIPMI Jawa Timur dengan tema ‘Gerak Cepat Pemulihan Ekonomi’, Sabtu (14/5/22).

Acara dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum BPP HIPMI, Ketua Umum KADIN Jawa Timur, Ketua BPD HIPMI Jawa Timur dan Jajaran Pengurus serta Para Senior HIPMI Jawa Timur.

Menurut LaNyalla, pengusaha sebagai pelaku ekonomi memiliki peran penting mengimplementasikan tema Rakerda, yakni Gerak Cepat Pemulihan Ekonomi. Dia menilai pengusaha merupakan salah satu pilar dalam pemulihan perekonomian nasional.

“Kuncinya adalah kebijakan ekonomi pemerintah. Karena itu, perspektif kebijakan perekonomian nasional menjadi faktor dominan,” tegasnya.

LaNyalla juuga mengatakan, konsepsi perekonomian nasional memberikan andil besar percepatan pemulihan ekonomi, sekaligus menentukan kekuatan perekonomian nasional.

Namun dia menilai Indonesia memiliki banyak kelemahan fundamental dalam menghadapi musibah dan bencana yang bersifat masif dan global. Di antaranya ketahanan sektor ekonomi, kesehatan, sosial dan manajemen pemerintahan kita.

“Padahal, bencana lain masih mengancam di depan mata, yaitu ancaman dampak perubahan iklim,” ucapnya.

Dengan alasan itu, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam (SDA), hingga hari ini belum mampu mewujudkan cita-citanya yang berujung pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu LaNyalla mengajak semua pihak terkait untuk membaca ulang dengan cermat, ketika para pendiri bangsa ini menyusun teks redaksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. “Pasal itu, pada UUD 1945 Naskah Asli, dimasukkan dalam Bab Kesejahteraan Sosial,” katanya.

“Artinya sangat jelas, bahwa orientasi perekonomian bangsa ini mutlak dan wajib menyejahterakan rakyat. Apalagi salah satu cita-cita bangsa ini adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya lagi.

Pada Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) sangat jelas bahwa norma dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara.

“Karena sumber daya Alam aarus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Sebab, kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain,” ucapnya.

Yang terpenting harus diingat, menurutnya, adalah asas perekonomian negara ini disusun atas usaha bersama, yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan memastikan kekayaan alam yang meliputi bumi, air dan udara dikuasai oleh negara.

“Maka, sudah seharusnya kita mengejar pemerataan ekonomi dengan memaksimalkan keunggulan komparatif yang diberikan oleh Allah SWT melalui kekayaan alam yang kita punya, yang mutlak dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat,” tutur LaNyalla

Dikatakannya, sudah saatnya bangsa ini memiliki pemimpin dengan kualitas leadership yang berani mengakhiri praktik-praktik sesat ekonomi yang memiskinkan ratusan juta rakyat.

“Sudah saatnya bangsa ini mengakhiri praktek over eksploitasi oleh kapitalisme global yang telah menjadi satu badan dengan oligarki ekonomi di negeri ini melalui saham-saham mereka di lantai bursa yang telah menembus lintas batas negara,” tegasnya.

Sebab, tambahnya, kemiskinan di suatu negara bukan karena negara itu negara berkembang, tetapi karena negara itu terlalu di-eksploitasi oleh oligarki rakus yang bersinergi dengan kapitalisme global.

“Maka, mulai hari ini, mari tanamkan dalam pikiran kita, bahwa kita harus berani bangkit. Harus berani mengubah arah perjalanan perekonomian bangsa ini. Kita harus kembali kepada kesadaran utuh kita sebagai sebuah bangsa yang dilahirkan dan dicita-citakan sebagai negara yang mensejahterakan,” rincinya.

LaNyalla mengajak kepada seluruh kader HIPMI Jatim dan seluruh rakyat Indonesia untuk merefleksikan perjalanan perekonomian nasional

bangsa ini, untuk kemudian kita sepakati untuk melakukan koreksi dan perbaikan demi ratusan juta rakyat pemilik sah kedaulatan negara ini.

“Saya pesan tiga hal. Pertama, teruslah belajar tentang dunia usaha, karena hal itu adalah proses yang tiada henti. Kedua, perkuat ketakwaan. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Apakah kita menjadi pengusaha untuk jalan kebaikan atau menjadi pengusaha untuk jalan keburukan,” ulasnya.

Terakhir, LaNyalla mengajak kepada kader HIPMI Jatim untuk memperkuat solidaritas sosial. Katanya, jadilah pengusaha yang tidak memikirkan diri sendiri. “Jadilah pengusaha yang ringan tangan membantu sesama yang membutuhkan,” tutup LaNyalla