Ketua DPD RI: Lingkaran Setan Oligarki Harus Dipotong dan Diakhiri

Nasional

NOTULA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan, dalam  sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, sebagai pemilik kedaulatan, rakyat tidak boleh kalah dari Oligarki.

Penegasan itu disampaikan saat memberi sambutan pada Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Surabaya, Selasa (19/4/22).

Karena itu, menurutnya, sistem ekonomi Pancasila yang disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat, yang sudah ditinggalkan oleh bangsa ini, mutlak dan wajib dikembalikan.

“Kita harus berani bangkit dan melakukan koreksi. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh oligarki yang rakus menumpuk kekayaan, dan rakyat akan tetap kere,” kata LaNyalla.

LaNyalla Mahmud Mattalitti (tengah), bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.(istimewa)

Sebagai Ketua DPD, lanjut LaNyalla, dia sudah keliling ke 34 provinsi dan 300 lebih kabupaten/kota. Persoalan mereka sama, lebarnya kesenjangan kemiskinan dan persoalan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang dirasakan masih jauh dari keadilan sosial.

Kegelisahan stakeholder di daerah, menurutnya, sangat wajar. Apalagi SDA ada di hadapan mereka. Tetapi tidak jarang, mereka harus tergusur dan menjadi penonton, ketika perusahaan-perusahaan besar mulai mengurasnya.

“Kesimpulan saya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh daerah. Ini persoalan fundamental yang berkaitan dengan arah kebijakan negara, yaitu persoalan yang ada di hulu, bukan hilir,” papar dia.

“Persoalan ini juga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan karitatif atau kuratif. Karena memang berkaitan erat dengan kebijakan pengelolaan SDA yang dianut negara ini,” sambungnya.

Pola pengelolaan SDA yang dianut bangsa ini, terutama sejak amandemen konstitusi 1999, semakin menjauh dari amanat dan cita-cita luhur pendiri bangsa. “Negara tidak lagi berpihak pada pemilik kedaulatan hakiki, yaitu rakyat, tapi justru memperkaya segelintir orang,” ucapnya.

Faktanya, hasil penelitian lembaga internasional OXFAM, menyatakan, harta dari empat orang terkaya di Indonesia, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia. OXFAM juga mencatat, sejak amandemen konstitusi 2002, jumlah miliuner di Indonesia meningkat 20 kali lipat. Sementara ratusan juta penduduk Indonesia tetap dalam kemiskinan.

Padahal bangsa ini mendapat anugerah dan rahmat dari Allah SWT lewat limpahan kekayaan SDA. Mulai dari tambang mineral hingga minyak dan gas. Bahkan kekayaan biodiversitas hutan, pertanian, perkebunan, perikanan serta kelautan.

“Mengapa terjadi? Pasti ada yang salah dengan sistem atau metode yang dipilih bangsa ini dalam mengelolanya,” papar LaNyalla yang tengah reses.

Sebenarnya, tambah dia, orientasi perekonomian bangsa sesuai Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2 dan 3 sudah sangat jelas. Bahwa norma dari penguasaan negara terhadap SDA didasarkan pada kedaulatan negara. Karena sumber daya alam harus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.

“Tetapi hari ini kita menyaksikan konsepsi pengelolaan SDA dijalankan dengan pola pemberian hak konsesi tambang dan lahan hutan kepada swasta dan asing. Negara hanya mendapat royalti dan bea pajak ekspor ketika menjual mineral dan hasil bumi ke luar negeri,” katanya lagi.

LaNyalla menunjuk catatan Salamudin Daeng, pemerhati masalah energi, bahwa hasil produksi batubara nasional mencapai 610 juta ton atau senilai 158,6 miliar dolar atau dalam rupiah sebesar 2.299 triliun. Jika dibagi dua dengan negara, pemerintah bisa membayar lunas seluruh utangnya hanya dalam tempo tujuh tahun.

Produksi sawit sebanyak 47 juta ton atau senilai 950 triliun rupiah, jika dibagi dua dengan negara, pemerintah bisa gratiskan biaya pendidikan dan memberi gaji guru honorer secara layak. “Itu baru dari dua komoditi, batubara dan sawit. Belum lainnya,” tegasnya.

Indonesia merupakan produsen tembaga ke-9 terbesar di dunia. Urutan pertama produsen nikel terbesar di dunia. Urutan ke-13 produsen bauksit. Urutan ke-2 produksi timah. Urutan ke-6 produksi emas. Urutan ke-16 produksi perak. Urutan ke-11 produksi gas alam. Urutan ke-4 produsen batubara. Urutan pertama dan terbesar untuk produksi CPO Sawit. Urutan ke-8 penghasil kertas. Urutan ke-22 penghasil minyak. Urutan ke-2 produsen kayu, dan sebagainya.

“Tapi berapa dana yang masuk ke negara dari royalti dan bea ekspor dari aektor mineral dan batubara. Dari 2014 hingga 2020, berdasar data di Kementerian ESDM, yang masuk dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor itu setiap tahunnya tak pernah mencapai 50 triliun rupiah,” tukas dia.

Itu angka dari mineral dan batubara, sudah termasuk emas, perak, nikel, tembaga dan lain-lain. Padahal hasil produksi batubara saja, secara nasional mencapai angka 2.299 triliun rupiah.

“Jadi kembali kepada kita. Mau memilih sistem ekonomi yang memperkaya negara atau oligarki. Oligarki yang diperkaya memang bisa membiayai Pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Lingkaran setan ini harus kita potong dan kita akhiri. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah dari oligarki yang menempel dan berlindung di balik kekuasaan,” bebernya.

Saat ini, menurut LaNyalla, tergantung leadership kita. Apakah pemimpin kita mau memelihara dan dipelihara oleh oligarki, sehingga tinggal duduk manis dapat saham dan setoran. Atau memikirkan saat dia dilantik dan membaca sumpah jabatan yang diucapkan dengan menyebut nama Allah.

“Jika memilih duduk manis dan terima setoran serta punya saham untuk anak cucu dan cicit, kita akan terus menerus dalam kondisi seperti hari ini. APBN defisit. Kemudian ditutupi dengan utang luar negeri. Lalu rakyat disuap dengan BLT-BLT. Meskipun tidak ada satu pihak pun yang bisa mengecek angka itu di lapangan,” tuturnya.

Hadir dalam Musrenbang, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, beserta Wakil Gubernur, Emil Dardak, Anggota DPD RI Asal Jawa Timur, Adilla Azis dan Ahmad Nawardi, jajaran Forkopimda Jatim, Pejabat Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas  dan peserta Musrenbang.