Ketua DPD RI Imbau Pemerintah Antisipasi Sanksi Ekonomi Uni Eropa Terhadap Rusia

Nasional

NOTULA – Dampak perang Rusia-Ukraina diperkirakan semakin tinggi dan berdampak pada sektor ekonomi global.

Karena itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah mengantisipasi segala kemungkinan yang timbul, terutama berkaitan sanksi ekonomi dari Uni Eropa untuk Rusia yang mulai dibahas.

“Tentu jadi ancaman sekaligus tantangan bagi ekonomi nasional Indonesia. Saya mengimbau pemerintah bersiap menghadapi dampak sanksi ekonomi terhadap Rusia jika benar-benar diambil oleh Uni Eropa,” kata LaNyalla, lewat rilis yang dikirim ke redaksi notulanews.com, Rabu (4/5/22).

Senator asal Jawa Timur itu menilai, Indonesia bukan tidak mungkin ikut terdampak. Sebab itu LaNyalla meminta pemerintah segera mempersiapkan kebijakan dalam dan luar negeri untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang terjadi.

“Indonesia juga perlu mempersiapkan alternatif lain terkait dengan kebutuhan energi. Masyarakat kita sudah sangat berat dalam menghadapi berbagai kenaikan harga yang cukup tinggi dan berdampak pada ekonomi domestik,” ujarnya.

Dikatakan juga, kebijakan yang tepat dibutuhkan, agar mampu mengendalikan pasokan energi dalam negeri dengan harga stabil. Sebab, katanya, kenaikan harga BBM akan memberikan reaksi keras dan dapat mengganggu pemulihan ekonomi.

“Jadi, pemerintah perlu mengantisipasi agar kita dapat menekan dampak dari isu sanksi ekonomi terhadap Rusia,” imbuh LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, Badan eksekutif Uni Eropa, Komisi Eropa, sedang menyusun proposal terbaru baru untuk sanksi terhadap Rusia, yang dapat mencakup embargo bertahap terhadap minyak Rusia.

Ke-27 negara anggota kemungkinan mulai membahasnya hari ini, Rabu (4/5/22), tetapi mungkin perlu beberapa hari sebelum tindakan itu mulai berlaku.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mencuit di Twitter bahwa Komisi Eropa ingin menghajar lebih banyak bank Rusia, menargetkan mereka yang dituduh menyebarkan disinformasi tentang perang, dan mengatasi impor minyak.