Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Kawal Proses Hukum Mafia Minyak Goreng

Nasional

NOTULA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak masyarakat mengawal proses hukum mafia minyak goreng. Dia berharap para mafia yang merugikan masyarakat benar-benar mendapatkan hukuman setimpal.

Menanggapi penangkapan empat orang mafia minyak goreng, Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan agar masalah ini hanya diselesaikan lewat proses hukum semata, karena telah merugikan keuangan negara.

“Saya meminta kesungguhan para penegak hukum agar mereka diberi hukuman berat. Saya juga mengingatkan agar pemerintah mengembalikan harga minyak goreng, agar rakyat segera kembali menjalani usahanya dengan tenang,” harap LaNyalla, di sela reses di Jawa Timur, Jumat (22/4/22).

Dia mengajak seluruh masyarakat turut serta mengawasi jalannya proses hukum, jangan sampai lolos dari jerat hukum dan melenggang menikmati uang hasil korupsi, sementara rakyat terus gigit jari di tengah sistem pemerintahan oligarki.

“Saya juga mengajak masyarakat luas mengawasi 88 perusahaan lainnya. Sangat mungkin masih ada perusahaan lain yang telah menyelewengkan CPO dan menyebabkan kelangkaan minyak goreng,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung akhirnya turun tangan atas dugaan adanya mafia minyak goreng yang menyebabkan harga melambung tinggi.

Saat ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng 2021-2022.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengungkapkan, ada sekitar 88 perusahaan eksportir crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, yang kini diawasi Kejagung.