Kerap Disalahgunakan Kekuasaan, UU ITE Harus Direvisi

Nasional

NOTULA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendorong revisi atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),karena kerap disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan.

“Yang sering menjadi korban UU ITE ini masyarakat awam. Sebab itu UU ini menjadi perhatian khusus Prabowo-Sandi untuk direvisi,” kata Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (5/2),

Dia menambahkan, mayoritas korban UU ITE yang berujung pada pidana adalah masyarakat awam dan kalangan aktivis. Sementara pelapornya mayoritas adalah pejabat negara.

“Pejabat publik yang merasa martabatnya terganggu dengan kritik, menggunakan undang-undang ini untuk menjerat siapapun. Berdasar data kita, lebih dari 35 persen pelapor UU ITE itu pejabat negara. Ini sinyal sederhana bahwa UU ITE menjadi alat pejabat buat membungkam kritik. Artinya, sebagian besar pejabat kita punya kecenderungan anti kritik,” rincinya.

Sejak disahkan pada 2008, berdasar catatan BPN, UU ITE banyak disalahgunakan dan memakan korban pada masa pemerintahan saat ini.

“Pada tahun 2016 ada 84 kasus, tahun 2017 ada 51 kasus. Jadi, komitmen kita adalah merevisi UU ITE. Kami ingin pembungkaman publik dan kriminalisasi dihentikan,” tegas Dahnil, seperti dikutip dari rmol.co.