Keluarga Korban Insiden KM 50 Undang Kapolda Metro Jaya untuk Mubahalah

Nasional

NOTULA – Belum jelasnya penuntasan kasus tewasnya enam laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50, meski rekomendasi Komnas HAM menyebut bahwa ada tindakan pelanggaran HAM, membuat Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) mengundang 5 personel polisi, termasuk Kapolda Metro Jaya, untuk sumpah mubahalah.

“Kan polisi merasa paling benar, kemudian keluarga korban juga merasa paling benar, nah menurut sistem Islam harus mubahalah,” kata anggota TP3, Abdullah Hehamahua, Rabu (3/3/21).

“Kami bukan menantang, tapi mengundang Polda, Humas Polda, dan beberapa perwira yang dianggap terlibat dalam peristiwa Desember di KM 50 itu, untuk melakukan mubahalah,” sambung Abdullah.

Dia juga mengatakan, nama-nama polisi yang diundang adalah Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, serta 3 personel kepolisian yang terlibat peristiwa penembakan itu.

DIjelaskan juga, ada dua alasan mengapa pihaknya menyarankan sumpah mubahalah. Pertama, pihaknya meminta penetapan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat.

“Kami sudah ajukan surat ke presiden untuk menyampaikan data-data temuan di lapangan. Tapi dijawab itu sudah ditangani Komnas HAM. Hasil rekomendasi Komnas HAM yang pertama bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM biasa. Sedangkan temuan teman-teman di lapangan itu pelanggaran HAM berat,” rinci Abdullah.

Kedua, menurut TP3 seperti dikutip dari RMOL.id, pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM sudah terlalu lama berjalan, tapi tak ada kejelasan. “Komnas HAM rekomendasinya supaya ditangani pihak terkait, ini sudah cukup lama,” tambahnya.

Berdasar wawancara dengan keluarga korban, TP3 menilai, tak masuk akal anggota laskar FPI memiliki senjata api saat kejadian di KM 50 itu.

“Temuan yang disampaikan kepolisian dan Komnas HAM, 6 orang anggota FPI di Km 50 membawa pistol. Saya dengan teman-teman mewawancarai langsung, mendatangi rumah keluarga 6 korban, kami menyaksikan rumah mereka, kondisi mereka, penghasilan mereka setiap bulan, itu tidak logis mereka punya senjata,” tegas Abdullah.

Menurut dia, Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam Mahfud juga telah meminta penanganan kasus secara cepat. Namun sampai hari ini belum jelas siapa pelaku penembakan.

“Presiden atas dasar rekomendasi Komnas HAM, melalui Menko Polhukam, meminta supaya ditangani secepatnya, transparan, tapi sampai hari ini tidak ada informasi, siapa yang bertanggung jawab, dianggap sebagai terduga melakukan pembunuhan itu tidak ada,” ujar Abdullah.