Kebijakan Pemerintah Kian Membingungkan, Tak Jelas Siapa Komandonya

Nasional

NOTULA – Rencana pemerintah memberikan kelonggaran aktivitas selama darurat wabah Covid-19 kepada warga berusia 45 tahun ke bawah berisiko tinggi. Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta, mengaku tak habis pikir dengan apa yang ada dibenak Presiden Joko Widodo dan jajaran, hingga tercetus rencana itu.

“Saya tidak habis pikir, apa yang ada dibenak presiden dan jajarannya. Mengapa selalu keluar statemen yang membuat bingung masyarakat,” tegasnya geram, kepada wartawan, Rabu (13/5/20).

Menurutnya, kebijakan yang ada membingungkan. Awalnya memberlakukan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membatasi masyarakat dan moda transportasi. Kemudian aturan itu seperti dilanggar sendiri.

Seperti dikutip dari rmol.id, beberapa waktu lalu Menko Polhukam Mahfud MD mengeluarkan wacana relaksasi PSBB, untuk menguatkan laju perekonomian yang mulai melemah.

“Lalu disusul statemen Menteri Perhubungan yang membuka kembali operasional moda transportasi. Belum selesai kebingungan masyarakat, Ketua Gugus Tugas menyampaikan rencana longgarkan aktivitas bagi warga usia di bawah 45 tahun,” urainya.

Dia juga menyoroti statemen pelonggaran PSBB yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yang meminta pembantunya tidak tergesa-gesa atau berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan.

Menurutnya, pernyataan itu semakin membingungkan dan semakin tidak jelas siapa yang jadi komando tertinggi dalam situasi krisis seperti ini.

“Ini semakin memperkuat dugaan pemerintah hingga hari ini tidak punya konsep untuk tangani Covid-19, tidak punya kriteria terhadap situasi yang dihadapi, tidak punya tolok ukur untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan,” tandasnya.

Hasil Riset atau Asumsi?

Sementara itu anggota Komisi IX DPR RI F-PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi seluruh langkah dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka penanganan percepatan Covid-19 di tanah air.

Namun dia memberi catatan, sebuah kebijakan dikeluarkan setelah melalui penelitian dan studi. “Saya tetap berharap setiap kebijakan yang diputuskan dan diterapkan sudah didahului kajian dan studi mendalam oleh para akademisi dan ahli terkait, termasuk keputusan terkait diperbolehkannya masyarakat di bawah 45 tahun beraktivitas.

Menurutnya, kebijakan batasan usia itu tidak didasari kajian dan studi. Sehingga dia justru mempertanyakan kebijakan nyeleneh itu.

“Saya melihat, batas usia 45 tahun itu belum didasarkan atas penelitian yang komprehensif, karena batas usia itu masih kita pertanyakan. Misalnya, kenapa batasnya 45, bukan 46 tahun, 47, bukan juga 50 tahun, atau malah sebaliknya mengapa bukan 44 tahun?” paparnya.

Menurutnya, kebijakan itu dikeluarkan hanya atas dasar asumsi-asumsi pemerintah tanpa mempertimbangkan penelitian dan kajian komprehensif.

“Ini mungkin belum didasarkan hasil penelitian, bisa saja dasar yang dipakai itu asumsi-asumsi dari yang selama ini ditemukan oleh Gugus Tugas Covid-19. Tapi faktanya harus diakui juga, mereka yang terpapar virus corona dan positif menjadi pasien corona masih banyak juga yang usianya di bawah 45 tahun, bahkan ada juga yang masih anak-anak,” jelasnya.

“Nah, karena itu perlu ada penjelasan yang serius dari pemerintah,” tandasnya.