Kebijakan Ekonomi ke-16 Legalkan Praktik Monopoli Tiongkok

Ekbis

NOTULA – Diyakini, paket kebijakan ekonomi ke-16 diyakini telah digagas jauh hari oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Paket itu berisi keleluasaan asing menguasai 54 bidang usaha, termasuk yang berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menyikapi itu, Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan, menjelaskan, gagasan itu bermula saat investor Tiongkok merasa investasi di Indonesia berbelit-belit, sehingga mereka enggan menanamkan modal.

“Jadi paket kebijakan ini jelas terarah, untuk menarik minat investor Tiongkok,” tutur Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (20/11).

Kebijakan itu, sambung Heri, senapas dengan kasus kecurangan toko berjaringan Tiongkok yang saat ini ditutup di Bali.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, toko-toko itu menjual barang jauh di bawah harga pasaran. Selain itu juga ditemukan transaksi menggunakan aplikasi WeChat.

Tak cukup sampai di situ, ada juga mafia pariwisata yang mematok harga murah dan mengesampingkan faktor keselamatan pengunjung. Hasilnya, citra Bali menjadi tercoreng atas kegiatan mereka.

“Serupa dengan kasus mafia pariwisata Tiongkok di Bali, paket kebijakan ini akan melegalkan praktik monopoli pedagang Tiongkok di Indonesia, dan Indonesia sama sekali tidak mendapat keuntungan apapun,” tukas anggota Komisi XI itu, seperti dikutip dari rmol.co.