Kasus Meikarta, Tjahjo Kumolo Dicecar soal Izin dan Rapat Komisi II

Nasional

NOTULA – Pada pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, salah satu yang menjadi focus adalah perintah mengurus izin proyek Meikarta, seperti diungkap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin.

“Jadi mengonfirmasi dan memperjelas, sebenarnya apa yang terjadi terkait keterangan yang disampaikan saksi Neneng di persidangan,” tutur Jurubicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (25/1) malam.

Ditambahkan Febri, tim KPK juga mendalami informasi soal rapat membahas Meikarta yang diikuti Tjahjo bersama Komisi II DPR. “Ada beberapa rapat yang teridentifikasi terkait pembahasan proyek Meikarta ini,” katanya.

Menyangkut rapat-rapat itu, Febri menyatakan, tim penyidik belum mengagendakan untuk memanggil saksi dari unsur Komisi II DPR. “Sejauh ini belum ada kebutuhan itu,” tambahnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tjahjo diperiksa selama kurang lebih 2 jam sejak pukul 09.30 hingga 11.30 WIB.

Tjahjo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Neneng, yang pada persidangan mengatakan, Tjahjo pernah meminta tolong kepada dirinya untuk membantu pengurusan perizinan Meikarta.

Hal itu disampaikan Neneng saat menjadi saksi dalam sidang suap Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung pada 14 Januari 2019.

Menurut Neneng, permintaan disampaikan saat rapat di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Saat rapat, Dirjen Otda Soni Soemarsono menerima telepon dari Tjahjo, kemudian menyerahkan telepon ke Neneng.
Neneng mengatakan, dalam pembicaraan via telepon itu Tjahjo menyampaikan permintaan tolong terkait perizinan Meikarta.

Usai diperiksa, Tjahjo membenarkan pembicaraan telepon itu. Namun dia mengatakan, pembicaraan itu terjadi setelah rapat menyimpulkan bahwa yang berhak memberikan izin proyek Meikarta adalah Bupati Bekasi, dengan rekomendasi Gubernur Jawa Barat.