Kasus Mafia Minyak Goreng, Masinton Endus Dugaan Penggalangan Dana Tunda Pemilu

Nasional

NOTULA – Terkait dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang menjerat pejabat Kementerian Perdagangan dan sejumlah petinggi korporasi sawit, Kejaksaan Agung diharapkan terus mengungkap fakta-fakta baru.

Harapan itu disampaikan politikus PDIP, Masinton Pasaribu, yang mengaku mendapat informasi terkait dugaan adanya penggalangan dana atau fundraising untuk menunda Pemilu 2024.

“Ada informasi, bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal serta mereka mengutamakan ekspor, diduga karena kebutuhan fundraising untuk menunda Pemilu,” ungkap Masinton kepada wartawan, usai diskusi publik bertajuk “Meneguhkan Trisakti Bung Karno vs Oligarki Kapitalis”, di Jakarta, Sabtu (23/4/22).

Sayangnya Masinton enggan merinci lebih lanjut soal informasi yang diterimanya itu. Dia mengaku masih harus memverifikasi dan menginvestigasi lebih lanjut ihwal dugaan itu. Dia hanya berharap dugaan praktik culas it uterus ditelusuri.

“Saya kan cuma diinformasikan, namanya informasi, saya lagi ngecek-ngecek sana sini. Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi itu,” tegasnya.

“Apalagi sudah ditangani Kejaksaan Agung. Maka harus kita support Jaksa Agung untuk menelusuri itu, termasuk aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu,” tegasnya.

Sebab, kata Masinton, seperti dikutip dari rmol.id, persoalan kelangkaan dan tingginya minyak goreng di pasaran belakangan ini sangat berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak, dalam hal ini rakyat Indonesia.

“Negara tidak boleh didikte korporat besar. Negara punya instrumennya, punya aturan, bisa bikin peraturan kapan saja sepanjang untuk kepentingan rakyat. Bisa menindak karena punya dasar peraturan dan sanksi, baik denda maupun hukum. Negara harus bisa itu,” kata anggota Komisi XI DPR RI itu.

Dalam konteks kepentingan rakyat banyak, sambungnya, negara bisa memberi sanksi tegas, yakni mencabut Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit itu.

“Bila perlu batalkan HGU-nya. Dikembalikan, biar dikelola rakyat. Kalau pengusahanya bandel, kan seharusna negara bisa menekan itu untuk kepentingan rakyat. Setuju gak?” pungkasnya.

Sebelumnya, Politikus PDIP dalam cuitan akun Twitter pribadinya @Masinton mengungkap bahwa ada korporasi sawit besar yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden tiga periode. Menurutnya, pengusaha dan perusahaan tersebut harus diberi sanksi tegas karena membuat harga minyak goreng naik dan sempat langka.

“Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi !!. Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi. LAWAN OLIGARKI KAPITAL !!” kata Masinton dalam kicauannya pada Rabu lalu (20/4).