Kapolri Harus Tuntaskan Penembakan Laskar FPI dan Bongkar Otak Penguntit HRS

Nasional

NOTULA – Insiden tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) harus jadi perhatian serius Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar kinerja Kapolri baru tak ada hambatan ke depan.

Berdasar kacamata Indonesia Police Watch (IPW), setidaknya, ada tiga alasan betapa pentingnya pengusutan penembakan enam laskar FPI.

Pertama, Komnas HAM telah menyampaikan hasil investigasi dan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Salah satunya meminta ada penyelidikan lebih lanjut ihwal unlawfull killing empat laskar FPI dan penegakan hukum dengan pengadilan pidana.

“Alasannya, keempat laskar tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Komnas HAM juga merekomendasikan agar kasus itu dilanjutkan ke pengadilan pidana,” kata Ketua PresidiumIPW, Neta S Pane, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/1/21).

Kedua, pengusutan itu penting, mengingat Kapolri terdahulu, Jenderal Idham Azis, telah membentuk tim khusus terdiri dari Bareskrim, Divisi Hukum, dan Divisi Propam Polri, untuk menindaklanjuti temuan serta rekomendasi Komnas HAM. Namun hingga kini tim itu belum menunjukkan hasil memuaskan.

Ketiga, adanya Perkap 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Menurut Perkap itu, setiap kasus penembakan harus dipertanggungjawabkan oleh polisi penembak.

“Maka eksekutor penembakan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Perkap 1/2009, terutama anggota Polri yang mengeksekusi 4 laskar FPI yang sudah tertangkap tapi tidak diborgol itu,” sambungnya.

Pelaku penembakan itu, sambungnya, bagaimana pun juga patut diusut tuntas, agar dapat ditemukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) di kepolisian.

Menurut Pasal 13 ayat 1 Perkap 1/2009, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.

Dengan adanya tranparansi siapa pelaku eksekusi terhadap laskar FPI, ini menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi Polri ke depan.

Dengan pengusutan lebih lanjut, bisa diketahui apakah eksekusi laskar FPI itu telah sesuai prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian seperti diamanatkan Perkap, utamanya legalitas yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip preventif dan prinsip masuk akal (reasonable).

“Selain itu perlu diungkap, siapa pejabat yang memerintahkan para polisi itu untuk menguntit Rizieq dan laskar FPI, apakah dalam perintah penguntitan itu ada perintah penembakan. Bukankah penguntitan itu tugas intelijen?” tandasnya, seperti dikutip dari RMOL.id.