KAMI se-Jawa Minta Maklumat Kapolri Soal FPI Dicabut

Nasional

NOTULA – Desakan agar Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut Maklumat Nomor Mak/1/I/2021 tentang kepatuhan larangan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI, terus mengalir, kali ini dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) se-Jawa.

Presidium KAMI Jawa Tegah, Mudrick Setiawan Sangidu, KAMI DIY, Syahkri Fadholi, KAMI Jatim, Daniel Mohammad Rasyid, KAMI Jabar, Syafril Sjofyan, dan KAMI DKI Jakarta, Djuju Purwantoro, menilai, Maklumat Kapolri itu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28f.

“Maklumat itu bentuk penyalahgunaan wewenang, karena sangat bertentangan dengan isi UUD 1945 pasal 28f,” kata Presidium KAMI se-Jawa dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (2/1/21).

Presidium KAMI se-Jawa mengingatkan, cara-cara represif dan pelanggaran dalam penegakan hukum dan HAM atau ‘detournement de pouvior’ (penyalahgunaan kekuasaan) harus dikecam dan dihindari, sesuai konsep dan mekanisme ‘due process of law’ (proses hukum yang adil dan tidak memihak).

Dalam kehidupan bernegara, seperti dikutip dari RMOL.id, kebenaran dan kejujuran adalah sikap dasar yang penting harus dijaga dan dikembangkan dalam kehidupan berbangsa sesuai UUD 1945 dan Pancasila.

Karena itu KAMI se-Jawa meminta dan mendesak agar Kapolri mencabut Maklumat tersebut, karena tidak sesuai prinsip negara demokrasi, negara hukum, dan tak sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila.