KAMI Lintas Provinsi: Pemerintah Gagal Perangi Mafia

Nasional

NOTULA – Refleksi Akhir Tahun KAMI Lintas Provinsi, Senin (27/12), mencatat, Indonesia sedang menuju pada fail state atau kerusakan negara, ditandai fenomena nyata berkuasanya oligarki dan merajalelanya kekuatan mafia dalam segala bidang.

Misalnya dalam hal mafia hukum. Dari proses pembuatan UU dan perangkat hukum untuk operasionalnya, cenderung mengabaikan etika dan kaidah prosedur hukum yang benar.

Semua dipaksakan sesuai keinginan penguasa dan hanya semata didasari kepentingan pengusaha/ taipan. Contoh nyata adalah UU Cipta Kerja dan UU Minerba.

Selain itu juga UU Covid Nomor 2/2020 yang dinilai telah mengebiri kekuasaan legislatif dan yudikatif, dengan meniadakan pengawasan BPK & KPK.

“Selanjutnya RUU IKN Baru, secara kasar DPR mengubah UU Tata Tertib demi meloloskan dan mempercepat RUU itu, padahal bukan prioritas kebutuhan rakyat,” sambung catatan KAMI Lintas Provinsi itu, seperti dikutip dari rmol.id.

Selanjutnya mafia Pemilu. UU Pemilu seolah bukan barang sakral yang setiap waktu bisa dirubah dan disempurnakan, seusai kejadian fatal yang terjadi pada proses Pemilu sebelumnya yang menimbulkan korban 800 petugas KPU meninggal.

Namun kondisi itu, oleh DPR-RI yang dikuasai oleh koalisi partai gemuk, diabaikan. Pemilu serentak pun tetap dipertahankan.

Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen telah menggeser pemilihan presiden dan wakil presiden dari pesta demokrasi rakyat, menjadi pesta oligarki. PT 20 persen adalah akal-akalan yang menghianati nilai dan etika serta cita-cita demokrasi.

Begitu juga dengan mafia tanah. Permasalahan lahan/tanah di Indonesia umumnya menghadapkan masyarakat setempat dengan kekuatan modal (korporat) dan atau instrumen negara.

Permasalahan lahan umumnya bermula dari kebijakan monopoli kepemilikan lahan oleh negara. Selanjutnya negara mengkomersialisasikan lahan itu untuk mendapatkan keuntungan.

Ini sering sulit diatasi. Sehingga permainan mafia, pat gulipat dari para penguasa dan pengusaha dalam pengadaan HGU di berbagai daerah menyebabkan terjadinya konflik. Termasuk menyita tanah hak milik rakyat yang diantaranya sudah bersertifikat dan sertifikat ganda.

DIjelaskan juga, sampai saat ini rezim pemerintahan belum mampu mengatasi, belum ada tindakan tegas terhadap yang terlibat dalam permainan mafia tanah.

Ada juga mafia anggaran/proyek, mafia jabatan, mafia impor pangan, mafia impor sandang, mafia ijazah, mafia pertambangan dan mafia migas, mafia pajak, mafia narkoba, mafia alkes dan obat, mafia utang, mafia investasi, mafia pasar modal, mafia bank, mafia TKI/TKW, mafia transportasi, mafia reklamasi pantai dan mafia dana haji.

“Karena ketidakmampuan pemerintah Jokowi selama 2 periode untuk mengatasi dan membasmi para mafia, tepat jika sebutan Indonesia menjadi negara mafia, yang mengakibatkan kerusakan di sana di sini terus berlangsung,” papar catatan itu.

Selanjutnya disebutkan, melalui pergerakan dengan target poin perubahan demi kemajuan Indonesia, KAMI Lintas Provinsi mengajak semua elemen bangsa bergerak bersama sama menyelamatkan Indonesia,” demikian seruan dari KAMI Lintas Provinsi.

Seruan itu ditandatangani KAMI Jawa Tengah, Mudrick Sm Sangidu; KAMI DI Yogyakarta, Syukri Fadholi; KAMI Jatim, Daniel M Rasyid; KAMI Jabar, Syafril Sjofyan; AP-KAMI DKI Jakarta, Djudju Purwantoro; KAMI Banten, Abuya Shiddiq; KAMI Sumut, Zulbadri; KAMI Riau, M Herwan; KAMI Kalbar, H Mulyadi MY; KAMI Sumsel, Mahmud Khalifah Alam; KAMI Sulsel, Geralz Geerhan; dan Sekretaris, Sutoyo Abadi.