KAMI Lintas Provinsi Memohon Jokowi Segera Menyatakan Mundur

Nasional

NOTULA – Permintaan agar Jokowi segera menyatakan mundur diri dari jabatan presiden disuarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi, sebagaimana termaktub dalam pernyataan sikap bersama yang dibuat pada Kamis (14/4/22).

Menurut Presidium KAMI Jawa Timur, Daniel M Rasyid, alasan di balik desakan itu, pertama, karena masalah yang dihadapi negara saat ini terlampau berat, sementara pengelolaan negara sudah amburadul.

“APBN jebol, utang pemerintah mencapai Rp 7.000 triliun lebih, dan menanggung beban bunga Rp 400 triliun setahun,” katanya, seperti dikutip dari rmol.id, Jumat (15/4/22).

Lebih lanjut Daniel mengurai, pemerintah memiliki utang kepada Pertamina dan PLN, masing-masing sekitar Rp 100 triliun, kedua BUMN strategis itu juga mengalami kesulitan utang yang segera jatuh tempo.

Di era pemerintahan Jokowi, tak sedikit perusahaan harus disuntik dana penyertaan modal negara (PMN) agar BUMN  bertahan hidup, karena utang perusahaan sangat besar, seperti Garuda Indonesia, BUMN Karya, Krakatau Steel, PTPN, PT Angkasa Pura, PLN dan Pertamina.

Kedua, Jokowi dinilai keliru mengelola ekonomi negara. Dalam keadaan daya beli rakyat yang merosot, pemerintah malah memaksa menaikkan pajak PPN 11 persen dan menaikkan BBM, termasuk gas dan listrik.

Usaha ini akan gagal memperbaiki kondisi ekonomi, karena kontraproduktif dengan usaha meningkatkan daya beli. Seharusnya pemerintah menghapus pajak dalam rangka mendongkrak daya beli dan konsumsi, karena pendapatan per kapita masyarakat menurun drastis.

Ketiga, ketahanan finansial pemerintah di ujung tanduk. Pemerintah berutang ke BI dalam jumlah besar, ini pelanggaran moneter yang berat. Lembaga internasional IMF telah melarang BI memberi utang pada pemerintah.

“Selama ini pemerintah ditopang oleh oligarki pengusaha, dan tersandera para mafia, salah satunya terbukti, pemerintah tidak berdaya sama sekali mengendalikan harga minyak goreng,” terangnya.

Selanjutnya, ketidakpercayaan masyarakat dengan kemampuan Jokowi mengelola negara dikhawatirkan akan berlanjut tanpa jalan keluar. Indonesia bisa terjebak dalam utang dan dikendalikan oligarki, serta ketergantungan pemerintah terhadap China (RRC).

Kekhawatiran itu tergambar dari aksi unjuk rasa berbagai kalangan masyarakat, di samping tuntutan penolakan penundaan Pemilu dan 3 periode jabatan, tuntutan agar Jokowi mundur menggema di setiap aksi, termasuk aksi mahasiswa di berbagai kota.

“Dari semua itu, KAMI Lintas Provinsi menyatakan dan memohon agar Presiden Jokowi segera menyatakan mundur secara baik-baik atas kemauan sendiri, jangan sampai karena dipaksa rakyat dan berisiko akan terjadi jatuhnya korban yang tidak kita inginkan bersama,” tutupnya.

Selain Daniel M Rasyid, pernyataan sikap juga ditandatangani Presidium KAMI Jawa Tengah, Mudrick SM Sangidu; KAMI DIY, Syukri Fadholi; KAMI Jawa Barat, Syafril Sjofyan; AP-KAMI DKI Jakarta, Djudju Purwantoro; KAMI Banten, Abuya Shiddiq; KAMI Sumatera Utara, Zulbadri; KAMI Riau, Muhammad Herwan; KAMI Kalimantan Barat, H Mulyadi; KAMI Sumatera Selatan, Mahmud Khalifah Alam SAg; KAMI Sulawesi Selatan, Geralz Geerhan; KAMI Kepri, Drs H Makhfur Zurachman MPd, dan KAMI Jambi, H Suryadi.