KAMI Lintas Provinsi: Jokowi Harus Berangus Kelompok Penebar Islamophobia

Nasional

NOTULA – Kelompok radikalis neo komunis, liberalis, dan kalangan sekularis dinilai mendapat angin kebebasan untuk menekan Islam selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Padahal, selama ini umat Islam di Indonesia, dengan berbagai ormasnya, dikenal moderat dan sangat toleran. Umat Islam di Indonesia telah mengemban amanah ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin, sehingga tidak menimbulkan ketakutan pada umat lain.

Penegasan itu disampaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Barat, Syafril Sjofyan, setelah melihat dinamika nasional yang belakangan ini terjadi.

“Baru di zaman rezim Jokowi berkuasa, ada buzzer, influencer dan beberapa menteri terpapar sekularisme dan neo komunisme, serta dibiaya para kapitalis. Mereka sebar hoax dan ujaran kebencian terhadap Islam, serta berbagai kebijakan tentang azan, pendidikan PAUD, pesantren distigma bibit terorisme,” rinci Syafril Sjofyan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/5/22).

Mereka, sambung dia, memanfaatkan ‘ketakutan’ di kalangan Barat dan China, dan ketakutan kalangan minoritas di Indonesia tentang kebangkitan Islam garis keras di Indonesia.

“Mereka takut jika Islam garis keras akan berkuasa, Indonesia nasibnya akan seperti Suriah dan Afghanistan. Stigma itu diciptakan untuk mempertahankan kekuasaan dengan dukungan negara Barat dan China komunis,” tegasnya.

Dia juga menyorot adanya daftar ulama yang dianggap radikal dan tidak diperbolehkan ceramah di masjid-masjid instansi pemerintah dan BUMN, yang sempat membuat heboh beberapa waktu lalu.

Karena itu, seperti dikutip dari rmol.id, KAMI Lintas Provinsi menyatakan sikap yang ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, meminta pemerintah Jokowi menghentikan rekayasa menyerang, melemahkan dan akan menghancurkan umat Islam.

Kedua, meminta Presiden Jokowi menindak tegas para pejabat, penceramah, rektor, buzzer, influencer, dan pihak-pihak lain yang terus menyebarkan Islamophobia dengan anti terhadap Islam, Al Quran, Nabi Muhammad, ulama, pakaian muslim, apalagi mengaitkan Islam dengan radikalisme, terorisme, intoleransi dan hal-hal negatif lainnya.

“Jika Jokowi sebagai presiden tidak sanggup mengatasi hal itu, sebaiknya mundur dari jabatannya,” tegas Syafril.

Ketiga, KAMI Lintas Provinsi meminta pemerintah Indonesia, DPR RI, dan DPD RI, bertindak proaktif merealisasikan kesepakatan SU PBB tentang penetapan Hari Internasional Melawan Islamophobia, dengan segera meratifikasi dan menyusun RUU untuk melawan Islamophobia.

“Keempat, pemerintah harus menindak tegas dan menangkap setiap orang yang menghina Islam, termasuk ulama dan pemeluknya, seperti dilakukan Rektor ITK, profesor Budi Santoso, harus diberhentikan secara tidak hormat dan dipidanakan,” tutur Syafril.

Dan terakhir, KAMI Lintas Provinsi meminta setiap Ormas Islam, terutama MUI, segera membentuk badan khusus melawan Islamophobia.