KAMI: Hentikan Proses Hukum Jumhur-Anton dan Rehabilitasi Nama Syahganda

Nasional

NOTULA – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menerbitkan pernyataan sikap, ditandatangani 3 presidium, Din Syamsuddin, Rochmad Wahab, dan Gatot Nurmantyo. KAMI menilai UU 11/2020 Ciptaker cacat formil dan inkonstitusional, berdasar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

KAMI mengimbau semua pihak patuh dan taat pada putusan MK  yang secara konstitusional merupakan lembaga yang menjadi benteng terakhir penjaga konstitusi negara Indonesia (code of conduct kepada MK).

Inti amar putusan yang mengabulkan uji formil Undang-Undang Nomor 11/2020 membuktikan bahwa substansi gugatan yang merupakan protes, kritik dan masukan dari masyarakat luas terhadap UU tersebut adalah benar secara konstitusional.

“Dengan demikian, sikap pemerintah yang tidak aspiratif sejak sebelum Omnibus Law menjadi UU, dapat dinilai sebagai suatu kesalahan,” tegas Gatot, Minggu (28/11/21).

Seperti dikutip dari rmol.id, dijelaskan, untuk menyelamatkan konstitusi, sudah seharusnya masyarakat ikut berpatisipasi, seperti yang dilakukan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja.

Tanpa ada kritik dan masukan dari masyarakat, sama saja kita membiarkan UU yang melanggar konstitusi dan nilai-nilai demokrasi terus dipergunakan. Partisipasi masyakat harus dipandang sebagai fungsi check and balance yang masih berjalan, bukan sebagai ancaman bagi kekuasaan pemerintah.

Seperti diketahui, berbagai aksi protes terhadap UU Ciptaker di berbagai daerah menimbulkan kerusakan fasilitas umum, korban jiwa dan penangkapan-penangkapan, juga harus dilihat sebagai konsekuensi dari sikap keras pemerintah yang memaksakan UU Ciptaker segera diberlakukan, meski negara masih dalam kondisi krisis dan rakyat sangat menderita akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, ini juga merupakan kecerobohan pemerintah dalam menegakkan hukum dengan menangkap dan menahan warga negara, sehingga mengalami penderitaan lahir dan batin.

Dengan dikeluarkannya putusan MK, pemerintah harus beritikad baik segera menghentikan proses peradilan, dan memvonis bebas Aktivis KAMI seperti Jumhur Hidayat dan Anton Permana, serta merehabilitasi nama dan kehormatan aktifis KAMI Syahganda Nainggolan, yang telah divonis dan dipenjarakan secara semena-mena.

“Selayaknya pemerintah juga merehabilitasi nama dan kehormatan para korban lainnya yang meninggal dunia akibat kekerasan aparat saat berlangsungnya aksi massa memprotes UU Cipta Kerja, atau yang  telah ditangkap, diadili dan dipenjarakan oleh negara karena dianggap sebagai penghalang berlakunya UU Cipta Kerja, demi tegaknya kembali kewibawaan pemerintah di dalam sistem negara hukum,” tegasnya.