Kalau Mau Lari Kencang, Jokowi Harus Copot 11 Menteri Ini

Nasional

NOTULA – Jika ingin pemerintahannya lari kencang sejak diterapkannya the new normal, Jokowi harus segera reshuffle kabinet,.

Demikian pandangan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Selasa malam (26/5/20).

“Konsep dan slogan new normal hanya omong kosong belaka jika menteri-menteri kabinet Jokowi tetap loyo,” kata Neta, seperti dikutip dari rmol.id.

Menurutnya, harapan Jokowi yang melakukan terobosan di periode kedua dengan memunculkan menteri anak muda milenial, ternyata gagal total.

Neta melihat tak ada satu pun terobosan baru dari para menteri Jokowi di tengah pademi Covid-19. Semua seakan ngumpet mengikuti “perintah di rumah saja”.

Padahal, dalam kondisi pademik Covid-19, Jokowi perlu pemikiran-pemikiran yang bisa membantunya dengan maksimal. “Minimal membuat konsep terobosan di bidang masing-masing, dan begitu wabah Covid-19, kementeriannya bisa berlari kencang,” katanya.

Nyatanya, tambah Neta, yang terjadi, jika tidak sembunyi, para menterinya malah membuat hal-hal kontroversial yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Sebab itu, IPW melihat, sedikitya ada 11 menteri yang patut kena reshuffle. Mereka adalah Menkumham Yasonna Laolly yang membuat kegaduhan dengan melepaskan ribuan napi. Menpora Zainudin Amali dan Menteri Pariwisata Wisnuhutama, yang hingga kini tak terdengar langkah dan suaranya.

Selain itu juga ada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, yang dinilai gagal bahkan tak berdaya mengatasi mafia perdagangan gula. Kemudian Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Ida Fauziyah yang justru mengizinkan TKA asal China masuk ke Indonesia di tengah pandemik Covid-19.

Lalu Menteri Sosial Juliari Batubara tak cakap dalam mengkoordinasikan sekaligus menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos), Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Jhony G Plate hingga kini tak jelas konstibusi dan kiprahnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak muncul selama pelarangan mudik, lantaran persoalan kesehatan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang dianggap tak jelas sampai saat ini.

“Menteri BUMN tidak jelas fungsi dan kontribusinya dalam membangun BUMN sebagai daya dukung ekonomi di tengah pademi Covid-19, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selalu memunculkan kontroversial yang memicu kegaduhan,” urainya.

Dijelaskan juga, pademik Covid-19 ini harus menjadi momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi para menterinya, agar ke depan dengan diterapkannya new normal, pemerintahan Jokowi bisa berlari kencang membangun negeri ini.