Kalau KPU Tak Mampu, Serahkan Debat pada Ahlinya

Malang Raya

NOTULA – Debat Capres putaran pertama 17 Januari lalu jadi tontonan paling memalukan yang disuguhkan KPU kepada publik, sepanjang sejarah debat Pilpres di Indonesia.

Dan KPU sepertinya tidak punya malu dan beban moral dengan memberikan tontonan yang tidak mendidik, padahal hajatan ini memakan biaya tidak sedikit.

Penilaian itu disampaikan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, Senin (21/1). “Dengan argumentasi menjaga martabat atau wibawa pasangan Capres-Cawapres, KPU membuat terobosan paling ‘gila’ sepanjang sejarah, memberikan bocoran pertanyaan sebelum debat,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting itu.

Menurut dia, jauh sebelum debat dilaksanakan, publik sudah mencium adanya aroma amis kurang sedap. Sebab, sambung Pangi, berbagai cara dan sarana dimanfaatkan untuk menyuarakan kritik dan masukan, baik dari NGO, kelompok kepentingan dan penekan. Namun KPU menutup rapat telinga alias  budek.

KPU, jelas Pangi lagi, sepertinya lupa bahwa mereka adalah penyelenggara Pemilu yang tidak melulu melayani dan mengakomodir kepentingan peserta pemilu, kontestan, tapi juga harus mampu mengagregasi atau artikulasi kehendak publik sebagai pemilih yang berhak mendapatkan informasi komprehensif melalui debat yang berkualitas.

“KPU juga tidak selayaknya merendahkan diri di hadapan tim sukses yang terkesan over protektif terhadap jagoan masing-masing,” jelasnya.

Sikap akomodir pada level over dosis, menurut Pangi, akhirnya membuat KPU berpotensi melanggar aturan Pemilu, dengan mereduksi debat sebagai salah satu model kampanye, sehingga publik tidak mendapatkan informasi memadai tentang kandidat, sebagai bahan pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya.

“KPU hari-hari ini dihadapkan pada banyak persoalan yang membuat lembaga ini seperti linglung dan terkesan gagap menghadapi persoalan dan kritik dari publik,” tambahnya.

Karena itu Pangi berharap KPU fokus pada teknis Pemilu, seperti kesiapan logistik dan penyelenggaraan Pemilu sampai ke tingkat TPS. “Debat publik serahkan saja pada ahlinya,” tegasnya.

Banyak pihak dan lembaga kredibel bisa diajak kerjasama, misalnya: kampus, lembaga penyiaran publik, NGO, bahkan organisasi mahasiswa-pun sebenarnya sanggup melaksanakan debat publik yang jauh lebih berkualitas dan berkelas dibanding debat bercita rasa cerdas cermat, pakai kisi kisi atau contekan.

“Kitaa ingin debat Pilpres kedua berselancar dengan narasi dan pikiran yang genuine. Karena itu, publik harus tahu kedalaman isi kepala Paslon 01 dan 02, maka harus mampu menelanjangi isi kepala masing-masing,” pungkasnya.