Kaji UMK, Disnaker Seluruh Jatim Gelar Pertemuan

Malang Raya

NOTULA – Rabu (4/11/20), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) seluruh Jawa Timur mengadakan kajian terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Penetapan UMK memang diputuskan walikota atau bupati masing-masing daerah. Disnaker sebagai jembatan antara pengusaha dan serikat buruh atau tenaga kerja akan mengkaji sudut pandang penetapan UMK 2021.

“Kalau menggunakan KHL (kebutuhan hidup layak) misalnya, ya tidak apa-apa, harus seragam. Memang kalau menggunakan KHL ada kabupaten/kota yang UMK-nya sudah tinggi jadi turun, begitu juga sebaliknya,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, di Bakorwil Malang, Minggu (1/11/20).

Himawan, sapaan akrabnya, menegaskan, Disnaker perlu ada pemahaman dan informasi jelas terkait penetapan UMK. Walikota atau bupati diminta tidak asal menetapkan tanpa memberi kabar.

“Jangan asal menetapkan saja tanpa argumentasi, itu menurut saya gak bagus. Seperti penetapan UMP ini kita dikasih argumentasi. Kalau mau enak ya lihat dari kebijakan Menteri saja. Jadi sama seperti tahun lalu,” tambah Himawan, usai pengumuman UMP Jawa Timur.