Kadiv Humas: Maklumat Kapolri Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional

NOTULA – Menanggapi protes komunitas pers terkait salah satu pasal pada Maklumat Kapolri, Divisi Humas Polri menegaskan, Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI, sama sekali tidak mengekang kebebasan pers.

“Terlebih mengangkangi semangat negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi,” tutur Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, kepada wartawan, di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (1/1/21) .

Salah satu poin yang disoal kalangan jurnalis pada maklumat yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Azis, Jumat 1 Januari 2021, adalah poin 2 huruf d, yang berisi tentang larangan bagi masyarakat untuk mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

“Artinya, pada poin huruf d itu, selama tidak mengandung berita bohong, gangguan Kamtibmas, mengadu domba ataupun perpecahan dan SARA, tidak dipermasalahkan. Namun jika mengandung hal itu tentu tidak diperbolehkan, apalagi sampai mengakses/mengupload/menyebarkan kembali yang dilarang ataupun yang ada tindak pidananya, dapat dikenakan UU ITE,” kata Argo.

Dengan demikian, seperti dikutip dari RMOL.id, Argo menekankan, bahwa Maklumat Kapolri tidak bisa diartikan memberedel kebebasan Pers.

“Tidak, tapi berkaitan dengan yang dilarang, tidak diperbolehkan untuk disebar kembali, atau diberitakan Kembali, yang melanggar hukum, itu inti maklumat yang ditandatangani Bapak Kapolri,” tambahnya.

Sebelumnya, komunitas pers, melalui keterangan tertulis yang tandatangani Ketua Umum PWI, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Sekjen PFI, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), dan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), mendesak agar Kapolri mencabut poin 2 huruf d dalam maklumatnya.

Maklumat itu, kata Ketua PWI, Atal S Depari, mengancam tugas jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI.

Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 UU 40/1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Isi maklumat itu, bahwa akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai “pelarangan penyiaran”, dan itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 UU Pers,” jelas Atal dalam keterangan tertulis.