Kabareskrim: Pelanggaran Prokes Saat Pilkada Bisa Dipidana

Nasional

NOTULA – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, memastikan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) saat pelaksanaan Pilkada serentak bisa dikenai sanksi pidana.

Menurutnya, sebelum mengambil tindakan pidana, pihaknya akan menyerahkan kepada Bawaslu untuk mengambil tindakan awal.

“Jadi sudah ada aturannya dari Bawaslu terkait pelanggaran kerumunan saat Pilkada atau pelanggaran terhadap Prokes, dimulai dengan teguran dari Bawaslu, kemudian bisa diberi sanksi tertulis atau penundaan terhadap kegiatan masing-masing Paslon,” urai Sigit, di Bawaslu, Kamis (3/12/20).

“Misalnya tidak boleh melaksanakan kegiatan kampanye dalam kurun waktu tertentu,” tambah Sigit, seperti dikutip dari RMOL.id.

Menurutnya ada tiga tahapan penyelidikan atau penegakan aturan oleh Bawaslu, sebelum dilaporkan ke Polri, diantaranya peringatan/teguran tertulis, bila tidak diindahkan dilakukan penghentian/pembubaran kegiatan, selanjutnya pelarangan kampanye selama kurun waktu tertentu.

Bila hal itu tidak diindahkan juga, Bawaslu bisa memberitahukan temuannya kepada Polri untuk dilakukan penyelidikan pelanggaran Proker menggunakan KUHP, UU Kekarantinaan Kesehatan, maupun UU Wabah Penyakit.

Jika teguran itu tidak digubris, maka dapat dilaporkan ke kepolisian untuk ditindak lebih tegas. Salah satunya menggunakan Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan juga Pasal 216 KUHP.

“Manakala sudah kita serukan kemudian kerumunan tersebut tidak bubar bisa kita terapkan pasal-pasal mulai dari melawan petugas Pasal 216 dan seterusnya,” pungkas Listyo Sigit.