Jumpa Pers Dilarang, Tim Hukum FPI Heran

Nasional

NOTULA – Tim hukum Front Pembela Islam (FPI) mengaku heran dengan larangan menggelar jumpa pers, pasca pengumuman pembubaran dari pemerintah. Pada bagian lain, organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab itu menyiapkan langkah hukum ke PTUN.

“Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba menjadi sangat ketat di sini. Padahal respons terhadap pembubaran FPI itu kan hak dari DPP FPI untuk menyikapi,” kata Ketua Badan Hukum DPP FPI, Sugito Atmo Prawiro di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/20).

Menurutnya, penyampaian pendapat dan respons FPI atas pembubaran adalah hak setiap warga negara, dan itu dilindungi undang-undang. “Tapi ini sampai tidak diperbolehkan. Kami menyesalkan itu,” sambungnya.

Pihaknya juga tidak tahu ada pencopotan atribut di markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. “Saya baru dari Polda, terus ke sini, tiba-tiba jadi ramai banget,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto melarang kegiatan FPI di mana pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk jumpa pers DPP FPI yang akan disampaikan oleh Sekjen FPI Munarman, sebagaimana undangan yang beredar.

Langkah Hukum
Sementara itu, Sugito Atmo Prawiro juga menyampaikan pesan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) pemerintah yang membubarkan dan melarang aktivitas FPI.

Dia mengatakan, Habib Rizieq meminta Tim Hukum FPI menempuh langkah hukum menyikapi SKB itu. “Tolong kita persiapkan langkah-langkah hukum,” kata Sugito.

Dia juga menegaskan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait SKB itu. “Kalau misalnya nanti format resmi dari pemerintah terkait pembubaran FPI, kita akan mengajukan gugatan ke PTUN,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Sekretaris Umum DPP FPI, Aziz Yanuar, menambahkan, SKB pemerintah hanya bersifat sukarela alias tidak wajib untuk diikuti. “SKB itu tidak wajib, sukarela saja,” timpalnya, seperti dikutip dari RMOL.id.