Juliari dan Edhy Prabowo Melanggar 8 Rambu-rambu KPK

Nasional

NOTULA – Kasus korupsi yang mendera eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, belum lama ini, karena dua anak buah Presiden Joko Widodo itu melanggar rambu-rambu KPK.

Menurut Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam setiap kesempatan pihaknya selalu hadir memberikan rambu-rambu kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah agar tidak terjadi korupsi dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Ada 8 rambu-rambu yang kami sampaikan ke kementerian/lembaga. Jadi para menteri yang tertangkap kemarin adalah menteri yang melanggar rambu-rambu itu,” jelas Firli dalam peringatan hari ulang tahun pertama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara virtual, Senin (8/2/21).

Menurutnya, rambu-rambu yang dimaksud yakni tidak melakukan persengkongkolan untuk melakukan korupsi, tidak menerima dan memperoleh kick back.

“Dari berapa besar anggaran program, lalu program dikerjakan, ada prestasinya. Tapi setelah dilakukan program tersebut ada uang yang kembali kepada pemberi program, ini tak boleh dilakukan,” jelas Firli, seperti dikutip dari RMOL.id.

Selanjutnya, tidak mengandung unsur penyuapan, tidak mengandung unsur gratifikasi, tidak ada benturan kepentingan, dab tidak mengandung unsur kecurangan atau maladministrasi.

Selanjutnya tidak ada niat jahat untuk memanfaatkan kondisi darurat, dan terakhir adalah tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Jadi 8 rambu-rambu itu sudah kami sampaikan. Kalau ada pemimpin kementerian/lembaga, pemerintah daerah melanggar rambu-rambu tadi dan terjadi suatu tindak pidana, tentu kami bekerja secara profesional, akuntabel, kepastian hukum transparan dan menjunjung tinggi HAM,” pungkasnya.