Jokowi Mania: Tindakan Moeldoko Tak Baik, Berbahaya bagi Presiden

Nasional

NOTULA – Menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal Partai Demokrat yang mendapuk Moeldoko sebagai ketua umum, dinilai berbaya bagi presiden.

Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, mengungkapkan, baru pertama kali di era reformasi, pejabat istana terlibat langsung merebut partai politik.

“Dengan segala hormat, apa yang dilakukan Moeldoko itu tidak baik. Ini jelas, pastinya bisa mengganggu pikiran Presiden Jokowi,” kata lelaki yangh akrab disapa Noel itu, Sabtu (6/3/21).

Dia meyakini Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam KLB ilegal. Dia juga menegaskan, salah jika istana dituduh mengintervensi konflik Demokrat.

Noel meyakini, perebutan Partai Demokrat hanyalah konflik internal lama. Salah satu sebabnya, tentu ada syahwat keinginan menuju pasar bebas Pilpres 2024.

“Saat ini banyak tokoh yang bersiap diri menuju 2024. Salah satunya mungkin Moeldoko,” jelas Noel, seperti dikutip dari RMOL.id.

Dia juga menganalisa, ada perangkap politik yang disadari atau tidak disadari oleh Moeldoko sendiri. Menurutnya, Moeldoko terjebak dalam desain politik SBY.

“SBY ingin membesarkan anaknya. Desain kontruksi konflik seperti ini harusnya mudah dibaca Moeldoko. Sayang beliau terjebak dalam syahwatnya,” ungkap Noel.

Dia juga menjelaskan, konflik itu akan memunculkan persepsi publik seolah SBY teraniaya oleh elite politik yang berkuasa.

Kalau narasi teraniaya ini dimainkan secara piawai oleh kelompok SBY, jelas menguntungkan AHY untuk bertarung di Pilpres 2024.

“Kita lihat saja, siapa yang menang dalam pertarungan opini ini. Pastinya ini bakal panjang, bahkan menguras energi Moeldoko sendiri,” katanya.

// Bukan Kehendak Istana//
Secara terpisah, pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran, menganalisa, peristiwa KLB ilegal di Sibolangit itu merupakan pribadi Moeldoko.

Andi melihat Moeldoko melakukan kerjasama politik dengan kader Partai Demokrat yang tidak sejalan dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“KLB Deli Serdang, saya melihat sebagai sekadar kepentingan individual Moeldoko dan orang-orang dalam Demokrat yang tidak sejalan dengan AHY, bukan desain istana,” katanya.

Meski begitu, doktor politik Universitas Padjajaran itu juga membenarkan, dalam tradisi politik Indonesia, sering terjadi konflik internal partai dan melibatkan pihak eksternal yang identik sebagai penguasa pemerintahan.

“Desain pemegang kekuasaan terkadang juga memiliki agenda meminggirkan elit partai yang dianggap mengganggu status-quo dan menggantinya dengan elite yang lebih koperatif bagi rezim,” pngkasnya.