JMSI Berharap Wartawan Mendapat Vaksin Covid di Tahap 1 dan 2

Nasional

NOTULA – Kalangan media berharap pemerintah menempatkan wartawan yang bertugas di garis depan dalam kelompok penerima vaksin Covid-19 tahap satu atau tahap dua, yang diberikan antara Januari-April 2021.

Karena, dalam menjalankan tugas dan kewajiban di lapangan, seperti diatur UU 40/1999 tentang Pers, wartawan memiliki kemungkinan terpapar SARS Cov-2 atau virus Corona baru yang menyebabkan Covid-19.

Harapan itu disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, di Kantor JMSI, di Jalan Pondok Kelapa Raya, Jakarta Timur, Selasa (19/1/21).

Dia mengutip keputusan Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PPP) yang telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam Petunjuk Teknis bernomor HK.02.02/4/1/2021 yang ditandatangani Dirjen PPP, Muhammad Budi Hidayat, 2 Januari lalu, disebutkan, vaksinasi Covid-19 akan dilakukan dalam empat tahap.

Tahap pertama pada Januari-April 2021, dengan sasaran tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang menjalani pendidikan profesi kedokteran dan bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Tahap kedua juga antara Januari-April 2021, dengan sasaran petugas pelayanan public, yakni TNI dan Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, PLN, dan PDAM, serta petugas lain yang terlibat langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran lain tahap kedua adalah kelompok usia lanjut, atau lebih dari 60 tahun. Sedang tahap ketiga dilaksanakan dari April 2021 – Maret 2022, dengan sasaran masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

Tahap keempat, April 2021 – Maret 2022, dengan sasaran masyarakat dan pelaku perekonomian lain dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin.

“Kami tidak bermaksud meminta keistimewaan. Namun, merujuk pada pekerjaan yang dilakukan wartawan dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat, tidak berlebihan bila dimasukkan dalam kelompok sasaran vaksinasi tahap pertama atau kedua,” kata Teguh Santosa.

“Kami meminta dan terus mengingatkan anggota kami agar memberikan perhatian serius pada protokol kesehatan. Namun tak dapat dipungkiri, tetap ada kemungkinan wartawan di lapangan terpapar virus mematikan ini,” jelas Teguh Santosa didampingi Sekretaris Jenderal JMSI, Mahmud Marhaba.

Dia mencontohkan kasus peliputan pencarian dan evakuasi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Kepulauan Seribu. Terdorong rasa tanggung jawab memberitakan peristiwa itu, sulit dihindari wartawan dalam jumlah banyak berkumpul di satu tempat.

Dijelaskan, JMSI merupakan organisasi yang menaungi perusahaan media massa berbasis internet di seluruh Indonesia, berdiri pada Februari 2020, memiliki cabang di 29 provinsi di Indonesia, dengan lebih dari 500 perusahaan media telah menjadi anggota.

Pernyataan Teguh itu disampaikan di sela menerima tim dari Dewan Pers yang berkunjung ke kantor Pengurus Pusat JMSI untuk verifikasi faktual terhadap organisasi itu.

Tim Verifikasi Dewan Pers dipimpin Ketua Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar, Kepala Bidang Pendataan dan Verifikasi Dewan Pers, Rita Sitorus, serta Staf Kesekretariatan Dewan Pers Uci Sri Lestari dan Baskoro.

Sementara dari JMSI hadir Bendahara Dede Zaki Mubarok, Ketua bidang Pengembangan ICT, Zulfikar Rachman, Ketua bidang Kordinasi Program, Yayan Sopyan Alhadi, dan Kepala Kesekretariatan, Ari Rahman.

Verifikasi faktual kantor Pengurus Pusat JMSI dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.