JK: Jabatan 3 Periode Melanggar Cita-cita Reformasi

Nasional

NOTULA – Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan, reformasi sama dengan restorasi yang digaungkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat membentuk partai, yakni berubah ke arah yang lebih baik.

JK mengatakan itu pada Seminar Kebangsaan yang digelar Dewan Pakar Pusat Partai Nasdem, di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Senayan, Kamis (16/6/22).

Dia menyinggung sejarah kepemimpinan bangsa Indonesia. Presiden pertama RI, Soekarno, dan presiden kedua RI, Soeharto, menjabat terlalu lama hingga akhirnya digulingkan rakyat.

Soekarno, katanya, menjabat hingga 22 tahun. Sementara Soeharto selama 32 tahun. “Kedua presiden itu jatuh karena didemo rakyat,” urainya.

Atas alasan itu, dibutuhkan sebuah perubahan, yang oleh Nasdem disebut restorasi. Jadi tekad Nasdem melakukan gerakan restorasi patut didukung. “Itulah yang kita ingin capai dalam masalah-masalah ini,” imbuhnya.

Pada era reformasi ini, kata JK, para pemimpin Indonesia hanya boleh memimpin dua periode. Atas alasan itu, jika ada yang ingin menjabat 3 periode, itu jelas melanggar cita-cita utama reformasi.

“Kalau ada yang ingin mengubah jadi 3 periode, itu melanggar cita-cita utama (reformasi). Saya (dulu) anggota MPR. Kita hanya ingin itu diubah, lainnya nggak perlu sampai diamandemen,” katanya, seperti dikutip dari rmol.id.

Partai Menengah

Pada bagian lain, JK berpendapat, hal paling rumit dalam pemilihan presiden bukanlah kampanye, tapi lolos ambang batas pencalonan presiden yang sudah ditentukan.

Menurut dia, seluruh partai politik yang memiliki ambang batas kecil harus berkoalisi minimal satu hingga empat partai politik untuk mengusung calon presiden. Ambang batas presiden 20 persen dinilainya terlalu tinggi.

Khusus di Pilpres 2024, JK menilai banyak partai besar yang bisa mengusung calon presiden dan memenuhi syarat, namun terkendala elektabilitas calonnya.

“Nah, partai-partai yang menengah ke atas, memenuhi syarat (PT 20 persen), tetapi calon yang diajukan elektabilitas rendah, (sedangkan) calon yang punya elektabilitas tinggi tidak ada partainya,” katanya.

Dia berpendapat, perlu ada formula khusus untuk menggabungkan antara elektabilitas seorang calon presiden dengan ambang batas presiden yang dapat diusung partai politik sebanyak 20 persen.

“Jadi bagaimana menggabungkan dua hal ini, elektabilitasnya tinggi, partainya cukup,” imbuhya.

Dengan demikian, dia menilai keberadaan partai menengah justru menjadi penentu, bahkan memberikan peranan penting pada Pemilu 2024 mendatang.

“Ini yang saya katakan, yang mengambil peranan nanti bukan partai besar, tapi partai menengah. Karena, walau partainya mendekati elektoral 20 persen, dia butuh sistem pasangan yang cukup,” tandasnya.