Jimly: Ide Perpanjang Masa Jabatan Presiden Tidak Boleh, Tidak Mungkin, dan Tidak Akan

Nasional

NOTULA – Meski Banyak ditentang, isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden masih terus berdengung.

Terkini, sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) berencana mendeklarasikan dukungan Joko Widodo 3 periode.

Terkait hal itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama RI, Jimly Asshiddiqie, mengaku turut mendapat banyak pertanyaan seputar wacana itu.

Banyak yang bertanya, apakah atas nama mayoritas, MPR dapat memaksakan kehendak untuk mengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan melanggar prosedur atau bertentangan dengan sejumlah nilai, seperti Pancaila, prinsip fundamental, dan nilai-nilai substantif yang hidup dalam masyarakat pemilik kedaulatan.

“Sekarang makin banyak ahli di dunia yang menyatakan bahwa perubahan UUD juga bisa di-JR,” katanya, lewat akun Twitter pribadi, Sabtu (2/4/22), seperti dikutip dari rmol.id.

Atas alasan itu, Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat agar tidak percaya tentang perubahan UUD dalam rangka perpanjangan masa jabatan 3 periode.

Anggota DPD RI ini dengan tegas mengatakan, wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan ide yang tidak boleh, tidak mungkin, dan tidak akan.

“Ide ini tidak boleh, karena menyimpang dari amanat reformasi dan melanggar UUD. Tidak mungkin karena mayoritas Parpol dan DPD pasti nolak. Tidak akan, karena tahapan Pemilu sudah akan dimulai, tidak ada waktu lagi untuk perubahan,” tutupnya.