Jika Hanya Habib Rizieq yang Dibidik, Rasa Keadilan Publik Terusik

Nasional

NOTULA – Mengantisipasi terjadinya turbulensi politik tanah air, aparat kepolisian diminta hati-hati menindaklanjuti dugaan pelanggaran Habib Rizieq Shihab (HRS) soal protokol kesehatan virus Corona baru (Covid-19).

Peringatan itu disampaikan pengamat politik Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran, Rabu (2/12/20). Menurutnya, kehati-hatian melakukan penanganan hukum penting, untuk menghindari persepsi kriminalisasi, terutama soal kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan.

“Saya justru menilai tidak cukup kuat menjaring HRS untuk kasus kekarantinaan tersebut,” demikian kata Andi Yusran, sembari mengulas beberapa alasan terkait kelemahan sangkaan HRS melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan.

Pertama, dijelaskan Andi, sanksi pelanggaran di dalam UU Kekarantinaan Kesehatan belum bisa diberlakukan, karena sampai saat ini tidak ada Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunannya.

Kedua kata Andi seperti dikutip dari RMOL.id, pada waktu yang bersamaan, pelanggaran tentang kerumunan juga terjadi di beberapa titik. Bahkan di Solo dan Sumut, anak dan menantu presiden yang tengah mencalonkan diri pada Pilkada juga melakukan kerumunan massa.

“Jadi rasa keadilan publik akan terusik jika ‘hanya’ HRS dan keluarganya yang dibidik aparat hukum. Hukum sejatinya tegak secara independen dan bebas pengaruh politik, agar harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dipromosikan,” papanya.

Seperti diberitakan, HRS sejatinya akan diperiksa Polda Metro Jaya pada Selasa (1/12/20). Kuasa hukum Imam Besar Front Pembela Islam itu mengatakan, HRS sedang istirahat, usai menjalani pemeriksaan medis di RS UMMI, Kota Bogor Jawa Barat.