Jerat KPU Pakai Pasal 532 UU Pemilu, Jangan ke MK

Nasional

NOTULA – Dugaan praktik kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa dilaporkan oleh masyarakat dengan menggunakan Pasal 352 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Badan Pemenangan Nasional Indonesia Muda, Hilman Firmansyah, yang mengatakan, pihaknya tidak terlalu yakin perkara Pemilu, khususnya Pilpres, bisa dituntaskan jika dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bila kecurangan Pemilu dibawa ke MK, kami menduga pihak Paslon tertentu yang akan dimenangkan,” tegas Hilman, Senin (13/5).

“Kita tidak bisa terlalu berharap banyak dengan MK, berdasar pengalaman, mereka juga tidak terlalu Objektif. Makanya kami mengajak masyarakat menggunakan Pasal 532 UU 7/2017,” terang Hilman.

Pada Pasal 532 disebutkan, jika ada satu suara saja yang dihilangkan dengan sengaja sehingga yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan suaranya, maka ancaman pidananya 4 tahun penjara dan denda maksimum Rp 48 juta.

“Ini (sanksinya) besar sekali. Yang kedua, UU ini adalah lex spesialis, artinya dia sangat kuat tidak bisa dibatalkan UU lain,” tegas Hilman, seperti dikutip dari rmol.co.

Seperti diberitakan, pada pelaksanaan Pemilu lalu diketahui ternyata banyak sekali temuan kecurangan pada level kelurahan, kecamatan, kabupatem/kota dan seterusnya. Hal itu tidak boleh dibiarkan.

“Kami mengajak rakyat menuntut siapapun yang menghilangkan satu suara, karena itu dijamin UU. Kita harus sosialisasikan kepada rakyat kita, bisa menggunakan UU ini agar betul-betul Pemilu ini jujur dan Adil,” pungkasnya.