Jenderal Tito Didesak Proses Pengakuan Bohong AKP Sulman Aziz

NOTULA – Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera memerintahkan jajarannya di Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) memproses pengakuan bohong mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz.

Menurut dia, pengakuan AKP Sulman sudah membuat malu dan merusak citra Polri sebagai institusi. Kredibilitas dan netralitas Polri pun bisa diragukan oleh rakyat, sekalipun Tito telah memerintahkan jajarannya agar netral di Pemilu 2019.

“Sulman yang mengaku diperintah, besoknya dia bilang bahwa itu bohong, bagi saya itu merusak kredibilitas kepolisian dan mengirim pesan tidak baik kepada rakyat,” katanya, dalam diskusi bertajuk “Jaga Netralitas: Tentara dan Polisi Jangan Ikut Kompetisi”, di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (5/4).

Seperti diberitakan, beberapa hari lalu AKP Sulman Aziz mengaku telah melakukan kesalahan. Dia sempat menyebut Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, telah memerintahkan para Kapolsek di bawahnya untuk menggalang dukungan bagi Paslon 01, Joko Widodo-Maruf Amin. Bila Jokowi-Maruf kalah di wilayah mereka, akan ada sanksi.

Tapi, selang sehari setelah pemberitaan tentang pengakuan itu viral, tiba-tiba Sulman Azis malah mengaku telah melakukan kesalahan, lantaran emosi. Dia emosi karena tak terima dimutasi dari Kapolsek Pasirwangi menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.

Lebih lanjut Margarito mengatakan, proses hukum terhadap Sulman sekaligus menjawab keraguan masyarakat akan netralitas Polri. Untuk itu, tegas dia, Jenderal Tito tak bisa tinggal diam.

“Menurut saya tidak bisa dibiarkan. Bagaimana? Saya minta kepada Kapolri agar memerintahkan organisasi berwenang di dalam itu, Propam, untuk memeriksa,” pungkasnya, seperti dikutip dari rmol.co.

Paksaan?

Sementara itu, sikap mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz, yang menarik pernyataannya terkait netralitas Polri terhadap dukungan di Pilpres 2019, diduga kuat karena ada unsur paksaan.

“Apa yang disampaikan Sulman Azis itu tidak bisa ditepis karena diduga ada paksaan,” tukas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi.

Tak dijelaskan maksud dari paksaan itu. Namun, berkaca pada kasus-kasus hukum yang menyangkut Paslon di Pilpres 2019, Polri terkesan tak adil.

Selama ini, kata Adhie, proses hukum terhadap pendukung Prabowo-Sandiaga diproses cepat, tapi lamban saat memproses pendukung petahana, Jokowi-Maruf. Inilah yang memperkuat dugaan adanya unsur paksaan dalam kasus Sulman Azis yang menarik ucapannya.

Ia berpendapat, para petinggi Polri belum mampu menghadapi era reformasi. Sebagai institusi baru di era reformasi, jelasnya, para petinggi Polri seakan merasa perlu berdekatan dengan kekuatan kekuasaan.