Jangan Bebankan Utang BUMN kepada Rakyat

Nasional

NOTULA – Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tembus di angka Rp 5.271 triliun per September 2018, jangan sampai turun (dibebankan) ke rakyat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Asama Natawijana, di komplek DPR, Jakarta. “Jangan sampai dilimpahkan ke rakyat, karena itu utang perseroan,” tambah Azam, kemarin.

Politisi Demokrat itu menilai, kendati ada beberapa utang BUMN yang ditanggung negara, namun tetap BUMN yang bersangkutan harus mulai membayarnya.

“Ada yang dijamin pemerintah dan ada yang tidak dijamin pemerintah. Nah, kita mau tahu itu, tapi kalau tidak bisa bayar kan yang tanggung jawab pemerintah juga,” tegasnya.

Azam juga mengingatkan kondisi ini jangan sampai seperti krisis 1998. Utang BUMN yang teramat tinggi saat itu akhirnya membebani pemerintah dan pada akhirnya membebani seluruh rakyat Indonesia.

“Jangan sampai ini seperti 98, kita tidak mau itu. Makanya kita di DPR kan fungsi pengawasan, jadi selalu mengingatkan itu,” tandasnya, sembari mengatakan, pihaknya juga sudah mengingatkan, saat rapat dengan Pertamina, PLN dan lainnya, beberapa hari lalu.

Utang BUMN itu, kata dia, sudah teramat banyak dan dapat mengancam perekonomian nasional. Komisi VI DPR pun meminta pimpinan BUMN yang berutang untuk kembali menghadap, setelah masa reses.

“Ini sudah lebih daripada dua kali APBN kita. Karena itu kita meminta mereka menyampaikan setelah reses sekitar 20-an Desember,” tegasnya.

Utang BUMN mencapai lebih dari Rp 5.271 triliun per September 2018, meningkat dari 2016 yang jumlahnya Rp 2.263 triliun, dan 2017 yang jumlahnya Rp 4.830 triliun. Artinya, dari 2017 ke September 2018, utang BUMN meningkat sebesar Rp 441 triliun.