NOTULA – Keterbatasan APBD dan akselerasi pembangunan menjadi dilema yang harus dicarikan solusi. Sebab itu, Pemkot Malang merasa perlu mengambil langkah terobosan, agar ekonomi daerah tetap tumbuh.

Pemkot Malang sadar ada keterbatasan dari APBD, baik jumlah maupun mekanisme, sementara percepatan pembangunan menjadi kebutuhan, untuk mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Diperlukan langkah terobosan (alternatif) dalam hal pembiayaan pembangunan di Kota Malang, Setidaknya untuk menopang proyek-proyek besar, seperti rencana pembangunan Mall UMKM dan pengembangan rumah sakit daerah.

Beberapa hari belakangan sudah dilakukan penjajagan kemitraan pembiayaan dengan PT (Persero) Sarana Multi Infrastruktur, BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

Dirut PT SMI, Emma Sri Martini, pada paparan pekan lalu di hadapan sejumlah pejabat Kota Malang, mengatakan, ada 10 (sepuluh) sektor infrastruktur yang dapat didanai PT SMI, yakni ketenagalistrikan, transportasi, jalan dan jembatan, air bersih, rollingstock kereta api, telekomunikasi, minyak dan gas hilir, pengelolaan limbah, irigasi dan efisiensi.

Selain itu juga 6 (enam) sektor infrastruktur sosial, seperti infrastruktur kawasan, infrastruktur pemasyarakatan, pasar, rumah sakit, pariwisata dan pendidikan.

Menurut Emma, ada tiga skema tempo pinjaman daerah yang ditawarkan, jangka pendek, jangka menengah dan panjang. Pinjaman jangka pendek hanya berdurasi 1 (satu) tahun anggaran dan hanya digunakan untuk menutup kekurangan arus kas.

Jangka menengah, jangka waktu lebih dari 1 tahun tapi pelunasan tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah dan digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

“Sedangkan pinjaman jangka panjang, jangka waktu lebih dari 1 tahun, dengan kewajiban melunasi sesuai persyaratan perjanjian, serta dipergunakan untuk kegiatan investasi prasarana dan sarana dengan kriteria menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan daerah, menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan dan memberikan manfaat ekonomi serta lingkungan/sosial,” rinci Emma.

PT SMI, tambahnya, memiliki misi memberikan alternatif pembiayaan atas keterbatasan APBD, membantu percepatan pelayanan masyarakat dan percepatan pencapaian target daerah.

“Kalau mengandalkan APBD ada keterbatasan, belum tentu bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 – 2 tahun, dan mekanisme yang lazim ditempuh adalah multiyear,” imbuh Emma.

Opsi yang diberikan, seperti melalui pilihan Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah – Badan Usaha (KPBU) dan Obligasi Daerah, yang dinilai efektif untuk pencapaian target berbasis SDGS (Sustainable Development Goals).

Yang dinilai menarik dan feasible, bunga pinjamannya relatif ringan, di bawah bunga perbankan.

Rencana kerjasama dengan PT SMI terasa pas dengan momentum reformasi Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD RPH) menjadi Perumda Aneka Usaha yang diperkaya dengan kewenangan mengelola aneka usaha. Institusi yang kini dipimpin (Plt) Ir Ade Herawanto MT, itu akan didorong menjadi pilar strategis pembangunan dan pengelolaan Mall UMKM.

Salah satunya mengarah pada pelaksanaan KPBU. Selanjutnya akan dilakukan pendalaman, termasuk opsi pinjaman daerah, yang artinya, peminjamnya Pemkot, bukan BUMD.

Pertemuan pekan lalu, selain mendapat gambaran langsung dari PT SMI, pandangan salah satu anggota komisi XI DPR RI, juga ditindaklanjuti dengan survei lapangan ke tiga obyek yang direkomendasikan, yakni Mall Ramayana, Pasar Besar dan RSUD.

Mall Ramayana memiliki lahan sekitar 1 hektare, dalam skenario rancangan akan dibangun 12 lantai, per lantai seluas 600 meter, dengan rincian, 6 lantai diperuntukkan untuk UMKM, sisanya untuk hotel dan parkir.

Tak pelak lagi, Perumda Aneka Usaha menjadi primadona baru bagi sumber pendapatan daerah.