NOTULA – Seyogyanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjaga marwah Pemilu yang jujur dan adil, demi terwujudnya demokrasi dan daulat rakyat.

“Sebab itu kami menentang segala bentuk kecurangan yang mencoreng wajah demokrasi Indonesia yang dilakukan pihak-pihak yang ingin merampas kehendak dan suara rakyat,” tegas Wakil Ketua Umum Badan Pemenangan Nasional Indonesia Muda, Hilman Firmansyah, melalui siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (3/5).

Dia menekankan, demokrasi sejatinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Di negara demokrasi, pemerintah berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan mengabdi untuk kepentingan rakyat. Tapi kini mulai dirampas oligarki kekuasaan lewat penyelenggaraan Pemilu melalui kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM).

Sedangkan alat demokrasi adalah partai politik, pemilihan umum dan perwakilan rakyat. Mengacu UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, ditegaskan, Pemilu dilaksanakan berdasar azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Maraknya isu kecurangan yang terjadi secara TSM pada Pemilihan Presiden 2019 telah merusak pilar demokrasi,” ujarnya.

Sebab itu Hilman menilai isu yang beredar terkait kertas suara yang sudah tercoblos sebelum Pemilu, perdebatan hasil quick count, isu terkait perubahan data C-1 Plano, kisruh Pemilu di luar negeri, isu penggelembungan data suara pemilih, salah input data dan lain sebagainya, seolah-olah menggambarkan Pemilu di Indonesia merupakan Pemilu yang bermasalah.

Padahal, lanjut dia, Pemilu merupakan salah satu bentuk penyerahan kedaulatan rakyat terhadap kekuasaan. Pelaksanaan Pemilu seharusnya bisa berjalan sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku (rule of law).

Pada sisi lain, sambungnya, Pemilu juga harus memperhatikan hak asasi manusia (HAM). Banyaknya korban penyelenggara Pemilu meninggal dunia dan yang sakit karena berbagai alasan, dan jumlahnya sampai ratusan, menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan Pemilu.

“Penyelengara Pemilu harus secepatnya merespon berbagai permasalahan yang timbul dari proses yang sedang berlangsung. KPU, Bawaslu dan DKPP tidak boleh membiarkan isu kecurangan yang berlarut-larut, tanpa memberikan penjelasan dan langkah serta tindakan konkret, cepat serta bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.

Bila tidak diambil tindakan cepat dan seolah-olah dibiarkan terus berlanjut, Hilman mengingatkan, akan muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara maupun pengawas Pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP ataupun Mahkamah Konstitusi.

“Masyarakat dapat saja mengambil tindakan untuk mencari keadilan dengan jalannya sendiri yakni people power untuk menyelamatkan demokrasi yang dirampas kedaulatannya,” pungkasnya.