Jabatan Presiden 3 Periode Harus Ditolak, Bahaya dan Hanya Munculkan Oligarki Kekuasaan

Nasional

NOTULA – Wacana jabatan Presiden Republik Indonesia dari dua periode menjadi tiga periode dinilai sangat berbahaya dan patut untuk ditolak keras.

Wacana itu mengemuka, menyusul usulan sejumlah pihak dengan argumen melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis Presiden Joko Widodo (Jokowi). Argumentasi lainnya, untuk mencegah polarisasi yang di masyarakat seperti Pilpres 2019 lalu.

Menyikapi itu, Direktur Eksekutif Network Society Indonesia (NSI), Umar H Hutagalung, berpendapat, usulan itu merupakan wacana yang berbahaya. Menurutnya, wacana Presiden 3 periode membuat demokrasi Indonesia mengalami kemunduran.

“Pada prinsipnya, ketentuan masa jabatan seorang presiden hanya dua periode, dengan maksud menjaga sirkulasi kekuasaan agar tetap berjalan,” kata Umar, seperti dikutip dari RMOL.id, Selasa (23/3/21).

Dia juga mengatakan, merujuk pada teori Juan Jose Linz, seorang sosiologis Spanyol, pembatasan masa jabatan merupakan benteng untuk melawan presiden diktator dan konsolidasi otoriter yang berbahaya.

“Jadi, wacana penambahan masa jabatan ini hanya menimbulkan oligarki kekuasaan,” kata Umar.

Berdasarkan hasil penelitian Bill Gelfeld (2018), akademisi Universitas Pancasila itu menguraikan fakta bahwa jabatan 3 periode alih-alih membawa kemajuan, penambahan masa jabatan justru memunculkan penyimpangan.

Dia menunjuk beberapa negara sebagai contoh, antara lain, enam negara pecahan Soviet, yakni Kazakstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Rusia, dan Tajikistan.

Salah satu imbas yang dirasakan, tambah Umar, pendapatan domestik bruto per kapita menurun dua tahun setelah masa jabatan presiden diperpanjang.

Dari aspek hak demokrasi politik juga mengalami kemunduran, sehingga berakibat pada kemacetan regenerasi kepemimpinan nasional.

Sebab itu dia menyangsikan, apakah memang ini yang diinginkan Presiden Jokowi atau hanya untuk kepentingan sesaat orang-orang atau kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya.