Iwan Sumule: Revisi UU ITE Harus Dimulai dari Ali Mochtar Ngabalin

Nasional

NOTULA – Keseriusan Joko Widodo merevisi UU 19/2016 tentang Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai dipertanyakan. Tak sedikit yang khawatir sebatas basa-basi tanpa ada aksi.

Keraguan antara lain datang dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule. Menurutnya, pernyataan Jokowi yang disampaikan dalam rapat pimpinan TNI dan Polri akan menguap begitu saja, jika pemerintah tak segera mengajukan draf revisi ke DPR.

“Pernyataan Jokowi terkait kebebasan berpendapat tampaknya hanya ‘lips service’. Pasal dalam UU hanya bisa dihapus lewat revisi UU, inisiatif DPR atau usulan pemerintah, tak sekadar pernyataan publik,” tuturnya, seperti dikutip dari RMOL.id, Selasa (16/2/21).

Sebelum draf revisi UU ITE terbentuk, Iwan Sumule meminta pihak-pihak di lingkaran istana untuk menunjukkan keseriusan dukungan pada niat baik Jokowi itu.

Para pendamping Jokowi jangan menggunakan pasal karet dalam UU ITE untuk melaporkan pihak-pihak yang kritis. Sebab, Jokowi tegas menekankan akan menghapus pasal-pasal itu.

Sorotan Iwan Sumule tertuju pada Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, yang melaporkan eks Staf KSP, Bambang Beathor Suryadi, ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

Pada laporan bernomor LP/7209/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 3 Desember 2020 itu, Ngabalin menggunakan Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE.

Harusnya, kata Iwan, jika Presiden Joko Widodo serius ingin merevisi UU ITE, maka niat baik itu bisa dimulai dari aksi Ali Mochtar Ngabalin, dengan mencabut laporan polisi terhadap mantan ketua majelis ProDEM itu.

“Mesti dimulai dari istana. Ngabalin harus cabut LP (laporan), tertibkan buzzeRp,” tutupnya.