NOTULA – Keheranan menghiggapi koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang gembar-gembor jangan golput, tapi tidak memfasilitasi pemilih di luar negeri, dengan alasan kehabisan Formulir C6.

“Ini ironi, di satu sisi KPU terus menerus kampanye tidak golput, tapi di sisi lain warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya di luar negeri justru tidak mendapat pelayanan maksimal,” tegas Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Media Center BPN, Jakarta, Senin (15/4) malam.

Muzani mengaku terus menerima laporan dari WNI yang berada di sejumlah negara dan mengalami kesulitan mendapatkan Formulir C6 yang merupakan salah satu syarat untuk bisa mencoblos.

“Kami masih mendapat laporan coblosan di luar negeri, seperti Hongkong, Saudi Arabia, dan Malaysia. Untuk mengurus C6 sebagai kartu untuk mendapatkan hak pilih habis, akibatnya banyak WNI tidak kebagian C6 dan akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya,” bebernya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyayangkan sikap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang menunjukkan ketidaksiapannya, karena terjadi antrian panjang dan menumpuk saat pemungutan suara berlangsung.

“PPLN ternyata tidak siap dengan membludaknya partisipasi WNI di sana. Ini menunjukkan negara melalui PPLN tidak siap memfasilitasi hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya,” tegas Muzani.

Atas dasar itu, koalisi Prabowo-Sandi meminta para duta besar lebih proaktif terkait pemenuhan hak WNI yang akan menggunakan hak pilih.

“Kami minta kedutaan besar, konsulat jenderal RI di seluruh dunia agar melakukan tindakan yang proaktif,” tegas Muzani, seperti dikutip dari rmol.co.